Ketua DPC PDIP Kulon Progo Nilai Kepala Daerah Idealnya Dipilih Langsung oleh Rakyat

Ringkasan Berita:

• Ketua DPC PDIP Kulon Progo Fajar Gegana mengkritik wacana pilkada tidak langsung atau pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
• Pemilihan kepala daerah oleh masyarakat memastikan hak demokrasi tetap diberikan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya.
• Masyarakat Kulon Progo turut bereaksi dengan wacana Pilkada Tidak Langsung. Sebagian mengatakan di pilkada tidak langsung akan terjadi permainan dari para anggotanya

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memancing respons banyak pihak. Ada yang mendukung wacana tersebut namun ada pula yang mengecam keras.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fajar Gegana turut mengkritik wacana tersebut.

"Sebaiknya (kepala daerah) dipilih langsung oleh masyarakat," kata Fajar dihubungi pada Selasa (30/12/2025).

Hak rakyat menentukan pemimpinnya

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh masyarakat memastikan hak demokrasi tetap diberikan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya.

Apalagi Fajar mengatakan mengatakan kepala daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan yang bertujuan memajukan daerah. Kebijakan itu tentunya berdasarkan kebutuhan di masyarakat.

"Maka dari itu masyarakat berhak memilih siapa yang akan menjadi kepala daerah melalui Pilkada secara langsung," jelasnya.

Masyarakat Kulon Progo pun turut bereaksi dengan wacana Pilkada Tidak Langsung tersebut. Kebanyakan mereka yang diwawancarai Tribun Jogja menolak wacana itu.

Warga pilih pilkada langsung

Titi, warga Kapanewon Temon mengatakan lebih suka jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat lewat Pilkada. Ia pun mempertanyakan seperti apa nantinya pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Kalau lewat DPRD nanti tetap ada permainan politik dari para anggotanya," ujar Titi.

Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Terutama membenahi berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya.

Titi menilai Pilkada menjadi wadah edukasi politik ke masyarakat. Ia pun merasa perlu ada edukasi ke masyarakat tentang politik yang bersih, adil dan transparan, sehingga bisa terpilih kepala daerah yang pro-rakyat.

"Yang jelas pelaksanaan Pilkada yang dulu-dulu itu dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah kembali sebelumnya yang tidak langsung," katanya.(alx)