Akademisi UGM: Pilkada Lewat DPRD Matikan Karir Politik Anak Muda dan Masyarakat Biasa

Ringkasan Berita:

• Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai respons negatif dari masyarakat.
• Wacana ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya menguntungkan pihak tertentu.
• Menurut hasil survei litbang Kompas, hanya 5,6 persen masyarakat yang mendukung hal ini. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai respons negatif dari masyarakat.

Wacana ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menurut hasil survei litbang Kompas, hanya 5,6 persen masyarakat yang mendukung hal ini. 

Sebaliknya, terdapat 77,3 persen masyarakat dengan tegas menuntut agar kedaulatan tetap berada langsung di tangan rakyat.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr Mada Sukmajati menilai narasi biaya tinggi yang dibangun oleh partai politik adalah argumen asumtif yang tidak didukung data ilmiah. 

Menurutnya, klaim bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka. 

“Narasi dan argumentasi itu tidak didukung dengan data. Narasi yang dibangun oleh partai-partai politik ini, misalnya karena dianggap berbiaya tinggi, Pilkada melalui DPRD itu tidak mendorong terjadinya korupsi politik, atau agar sinkron antara rencana pembangunan pusat dengan daerah, saya kira itu sekadar asumsi. Tidak ada data dan tidak ada simulasinya di situ,” jelasnya, Senin (19/1/2026).

Mada mensinyalir adanya mens rea atau niat tersembunyi dari mekanisme pemilihan di ruang tertutup ini. 

Dia memandang langkah ini sebagai upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. 

“Publik saya kira juga mencurigai. Mens rea dari ide ini adalah untuk memperkuat oligarki dan sistem politik kartel. Termasuk juga untuk melakukan resentralisasi dari pembangunan pusat,” tuturnya.

Menampik alasan efisiensi biaya, Mada menyajikan hasil riset kolaborasi antara Departemen Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, KITLV Leiden, dan Universitas Ahmedabad mengenai pendanaan kampanye pada Pilkada 2024. 

Alokasi mahar politik 

Dia memaparkan temuan bahwa dari 14 kabupaten/kota dan 7 provinsi, terungkap alokasi mahar politik untuk membeli tiket pencalonan yang dikeluarkan oleh kandidat pada Pilkada 2024 lalu berada di angka 10 persen. 

Sementara itu, alokasi untuk politik uang mencapai 26 persen.