PUSHAM dan PSAD UII Catat Kemunduran HAM di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pusham dan PSAD turut mengkritik kebijakan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,6 triliun yang dilakukan tanpa kajian memadai dan minim transparansi. Kebijakan ini dinilai berdampak pada pemenuhan hak dasar warga, termasuk akses pendidikan tinggi.

Di bidang lingkungan, proyek strategis nasional seperti Food Estate di Papua disebut mengancam lebih dari 2,6 juta hektar lahan, termasuk kawasan hutan.

Sementara bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menewaskan 1.137 orang hingga 26 Desember 2025 dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pengelolaan hutan dan penerbitan izin usaha yang ugal-ugalan.

Situasi diperparah oleh kekerasan aparat terhadap warga Aceh yang tengah menyalurkan bantuan pada akhir Desember 2025, yang dinilai berpotensi membuka kembali luka lama konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Atas berbagai temuan tersebut, Pusham dan PSAD UII menyerukan agar pemerintahan Prabowo-Gibran menghentikan militerisasi pemerintahan, mengakhiri represi terhadap aktivis, menunda seluruh Proyek Strategis Nasional hingga ada kajian menyeluruh, memfokuskan pemulihan ekologis dan sosial di Aceh, serta mengkaji ulang kebijakan pemotongan anggaran negara.

“Indonesia hari ini menunjukkan gejala negara gagal sebagaimana diperingatkan Daron Acemoglu dan James A. Robinson, ketika sistem politik menjadi eksklusif dan ekonomi bersifat ekstraktif,” demikian kesimpulan Pusham dan PSAD UII dalam refleksi akhir tahun 2025 yang ditandatangani Direktur PSAD UII Masduki dan Direktur Pusham UII Eko Riyadi. (*)