PUSHAM dan PSAD UII Catat Kemunduran HAM di Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII) menilai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai kemunduran serius dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), menguatnya represi terhadap warga sipil, serta menyempitnya ruang kebebasan demokratis.

Penilaian tersebut disampaikan dalam refleksi akhir tahun 2025 Pusham dan PSAD UII yang dirilis di Yogyakarta, Selasa (30/12/2025). 

Sejak awal, kabinet Prabowo-Gibran dinilai lebih dibentuk sebagai sarana akomodasi kepentingan elite politik demi menjaga stabilitas kekuasaan ketimbang menjawab persoalan sosial kemasyarakatan.

Pusham dan PSAD mencatat, pengisian jabatan publik tidak berbasis kompetensi serta pembentukan kabinet yang gemuk memperlihatkan orientasi politik akomodasi. 

Jumlah anggota kabinet yang mencapai 112 orang—termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri—disebut sebagai yang terbesar pascareformasi, tanpa didukung kajian mendalam mengenai pembagian tugas dan fungsi kelembagaan.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarkementerian.

“Inkompetensi dan inkonsistensi ini tampak dalam kebijakan yang diambil tanpa koordinasi matang, sehingga dicabut bahkan sebelum diterapkan, misalnya kebijakan gas LPG 3 kilogram dan rencana kenaikan PPN 12 persen,” tulis Pusham dan PSAD UII.

Dalam catatan refleksinya, Pusham dan PSAD mengutip pandangan Yanuar Nugroho yang menilai tata kelola pemerintahan saat ini berjalan amburadul dan tanpa kendali.

Pemerintah dinilai kerap mengumumkan berbagai program dan jargon baru setiap pekan, tetapi tidak diiringi pelaksanaan yang konsisten dan terukur.

Janji penegakan hukum dan pemenuhan HAM disebut terus diulang dalam pidato presiden, namun tidak terlihat program konkret di lapangan.

Para menteri dinilai berjalan sendiri-sendiri, minim evaluasi, serta tidak menjadikan kritik publik sebagai bahan perbaikan kebijakan.

Sebaliknya, kritik justru dipandang sebagai kebisingan yang mengganggu stabilitas pemerintahan.

Baca juga: PSAD UII Yogyakarta Nilai Ada Sesat Pikir Aparat dalam Tuntutan Kasus Laras Faizati

Kesalahan diagnosis pemerintah dalam menghadapi demonstrasi Agustus 2025 serta penanganan bencana di Sumatera disebut mencerminkan negara yang lamban dan inkompeten, namun lebih sibuk memulihkan citra ketimbang menyelamatkan warga dan lingkungan.

Dalam bidang HAM, Pusham dan PSAD mencatat terdapat 5.538 korban kekerasan aparat sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Puncaknya terjadi pada demonstrasi Agustus 2025 yang menelan 10 korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan.