Wakil Kepala BGN Temui Sri Sultan, DIY Disiapkan Jadi Percontohan Nasional MBG

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY dan BGN mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis pangan lokal desa untuk menjamin keberlanjutan gizi sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat.
• Sri Sultan memisahkan peran Koperasi Merah Putih dan Lumbung Mataram agar pasokan bahan MBG langsung dari petani, peternak, dan tanah kas desa.
• Skema ini dinilai solusi ketersediaan bahan baku, menekan inflasi, memberdayakan UMKM, PKK, dan berpotensi menjadi model nasional MBG.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Upaya memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyentuh pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka ruang penguatan ekonomi desa.

Gagasan itu mengemuka saat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (23/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan menegaskan bahwa Pemda DIY telah mengambil keputusan untuk memisahkan peran dua entitas lokal, yakni Koperasi Merah Putih dan Lumbung Mataram.

Pemisahan itu, menurut Sultan, justru memberi kepastian arah pengembangan masing-masing lembaga sekaligus memperkuat dukungan terhadap program MBG.

“Sudah kita bicarakan, jadi karena keputusan kami sekarang, Koperasi Merah Putih itu berdiri sendiri dan Lumbung Mataram juga berdiri sendiri. Dengan demikian, kami punya kepastian bagaimana mengembangkan Koperasi Merah Putih maupun Lumbung Mataram,” ujar Sri Sultan.

Ia berharap, sebagian besar kebutuhan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis dapat dipenuhi dari dalam daerah.

Pola tersebut diharapkan memutus ketergantungan belanja bahan pangan dari pasar umum dan menggantinya dengan pasokan langsung dari petani desa.

“Harapan saya, sebagian besar kebutuhan untuk program makan gratis itu bisa disuplai dari sini. Jadi, harapan saya sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar, tetapi langsung dari petani. Sehingga dengan pola seperti ini, masyarakat desa bisa menambah penghasilan. Kira-kira konsepnya bagi kami arahnya ke sana,” kata Sri Sultan.

Bagi Badan Gizi Nasional, skema tersebut menjawab kegelisahan utama yang selama ini mengiringi pelaksanaan MBG, yakni ketersediaan bahan baku dalam skala besar.

Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa kebutuhan MBG sangat tinggi, sementara kondisi operasional dapur layanan di Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan optimal.

“Sebenarnya kegelisahan kami selama ini adalah soal penyediaan bahan baku. Karena kebutuhannya sangat tinggi, dan kebetulan di Jogja ini yang sudah operasional baru sekitar 50 persen. Namun nanti kalau sudah mencapai sekitar 320 SPPG, kami khawatir akan terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku,” ujar Nanik.

Baca juga: Antisipasi Inflasi, Pemda DIY Atur Variasi Menu Makan Bergizi Gratis

Menurut Nanik, kehadiran program Lumbung Mataram menjadi solusi strategis.

Program tersebut dirancang terintegrasi, mencakup pertanian dan peternakan, serta diarahkan langsung untuk menopang dapur-dapur MBG.