Rektor UII Tak Setuju Kampus jadi Pengelola Dapur MBG 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Upaya pemerintah menggandeng perguruan tinggi mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai penolakan.

Sebab, perguruan tinggi bukan operator program teknis pemerintah. Apalagi, MBG dinilai berpotensi menelan anggaran sektor strategis, terutama pendidikan, 

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid mengaku tidak sependapat terhadap rencana pemerintah yang melibatkan perguruan tinggi sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengungkapkan sedikitnya ada tiga alasan. 

"Pertama, program ini membutuhkan anggaran sangat besar dan berpotensi menekan alokasi sektor strategis seperti pendidikan, tanpa jaminan manfaat terbesar benar-benar diterima anak-anak sebagai sasaran utama," kata Fathul, Kamis (7/5/2026). 

Kedua, kata dia, perguruan tinggi bukan operator program teknis pemerintah.

Mandat utamanya adalah pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan menjaga nalar kritis bangsa. Alasan ketiga, kampus masih memiliki banyak pekerjaan rumah. 

Baca juga: Belasan Siswa SDN Kowang yang Mengalami Gejala Keracunan Sudah Pulih

"Mulai dari peningkatan kualitas riset hingga mengejar ketertinggalan global. Energi dan sumber daya sebaiknya difokuskan ke sana," ujarnya. 

Sikap ini muncul di tengah dorongan pemerintah agar perguruan tinggi turut terlibat aktif dalam program MBG, termasuk melalui pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Hal ini berawal dari peresmian SPPG Tamalanrea milik Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 April 2026 lalu.

Fasilitas pendukung MBG tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. 

Dikutip dari Kompas.com, saat peresmian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan inisiatif ini bukan sekadar program tambahan, tetapi representasi konkret bagaimana perguruan tinggi mulai mengambil peran langsung dalam isu strategis nasional. 

"Jadi intinya adalah bagaimana kita dari perguruan tinggi bisa melakukan peran untuk mendukung program prioritas Bapak Presiden. Salah satunya adalah dengan MBG," ujar dia. (*)