Antisipasi Inflasi, Pemda DIY Atur Variasi Menu Makan Bergizi Gratis

Pemda DIY mendorong variasi menu harian agar lonjakan permintaan tidak terpusat pada satu komoditas dan berpotensi memicu tekanan inflasi.

Tayang:
Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
Tribunjogja.com/Ahmad Syarifudin
Foto dok ilustrasi MBG 

Ringkasan Berita:
  • Permintaan pangan dari program MBG di DIY dinilai ikut memengaruhi pergerakan harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan.
  • Dampak peningkatan permintaan dan harga komoditas tersebut akan berujung pada tekanan inflasi. 
  • Pemda DIY menilai pengaturan variasi menu harian di setiap SPPG menjadi langkah krusial. 

 

TRIBUNJOGJA.COM - Tambahan permintaan pangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai ikut memengaruhi pergerakan harga bahan pokok. 

Pemda DIY mendorong variasi menu harian agar lonjakan permintaan tidak terpusat pada satu komoditas dan berpotensi memicu tekanan inflasi.

Program MBG di DIY telah berjalan hampir satu tahun dengan dukungan sekitar 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap unit SPPG memproduksi sedikitnya 2.000 paket MBG per hari.

Harga komoditas pangan naik

Skala produksi tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu sumber tambahan permintaan pangan yang signifikan dan berlangsung secara rutin.

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY Eling Priswanto mengatakan, hasil pemantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY menunjukkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi permintaan di pasar tradisional.

“Harga komoditas cabai, bawang merah, dan telur mengalami sedikit kenaikan. Padahal animo pembeli di pasar tidak mengalami peningkatan signifikan. Bahkan kondisi pasar cenderung sepi, tetapi harga kulakan justru meningkat. Ini mengindikasikan adanya faktor permintaan lain di luar konsumsi masyarakat sehari-hari,” ujar Eling.

Menurut Eling, pada komoditas cabai dan bawang merah, faktor cuaca masih menjadi penyebab utama karena berdampak pada penurunan produksi. Namun, pada komoditas tertentu seperti telur, tambahan permintaan dari program MBG turut memberi tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan.

“Dengan adanya MBG, permintaan pasti bertambah. Logikanya sederhana, ketika masyarakat dalam satu bulan biasa membeli telur, misalnya dua kilogram, dengan adanya MBG tidak mungkin masyarakat kemudian mengurangi belanjanya. Konsumsi rumah tangga tetap, lalu ditambah lagi permintaan dari MBG. Artinya, secara total ada permintaan yang meningkat,” kata Eling.

Dampak: Inflasi

Dampak peningkatan permintaan tersebut mulai terasa di tingkat produsen. Salah satunya terjadi di PT Janu Putro, perusahaan peternakan telur ayam di Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Dengan kapasitas produksi sekitar 1,2 ton telur per hari, produksi perusahaan tersebut kini dapat terserap sepenuhnya setelah program MBG berjalan.

“Ini menjadi bukti konkret bahwa MBG memang mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan pangan. Namun, yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai peningkatan permintaan ini justru mendorong kenaikan harga yang berlebihan dan berujung pada tekanan inflasi,” ujar Eling.

Variasi menu MBG

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemda DIY menilai pengaturan variasi menu harian di setiap SPPG menjadi langkah krusial. Variasi menu diharapkan dapat menyebar permintaan ke berbagai komoditas sehingga tidak menumpuk pada bahan pangan tertentu di hari yang sama.

“Kalau dalam satu hari di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo menunya sama—misalnya lauknya telur semua atau daging semua—itu tentu akan mendorong lonjakan permintaan pada komoditas yang sama secara bersamaan. Kondisi seperti ini sangat berpotensi memicu inflasi,” tuturnya.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Pemda DIY telah membentuk Satuan Tugas MBG dan Kelompok Kerja (Pokja) MBG. Kedua lembaga ini diharapkan mampu mengoordinasikan perencanaan menu, pengadaan bahan baku, hingga pelaksanaan teknis MBG agar lebih terukur.

“Dengan adanya satgas dan pokja, kami berharap tata kelola MBG ke depan bisa lebih rapi dan manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat. Di saat yang sama, risiko terhadap inflasi bisa ditekan. Pola ini juga kami dorong untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten dan kota,” kata Eling.

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved