DIY Raih Harmony Award 2025, Komitmen Kerukunan Diperkuat Lewat Kolaborasi

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY mendapat anugerah Piagam Penghargaan Harmony Award 2025 Peringkat II untuk kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik. 
• Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menegaskan anugerah itu adalah buah konsistensi daerah dalam merawat kehidupan sosial yang inklusif, toleran, dan berkeadilan.
• Menurutnya, penghargaan itu menjadi motivasi bagi Pemda DIY untuk terus memperkuat iklim toleransi dan kebhinekaan

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta kembali memperoleh apresiasi nasional melalui penganugerahan Piagam Penghargaan Harmony Award 2025 Peringkat II untuk kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik. 

Penghargaan dari Kementerian Agama RI itu diserahkan pada Malam Anugerah Harmony Award 2025 di DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran, Jumat (28/11/2025) malam, dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. 

Bagi Pemda DIY, penghargaan ini tidak sekadar menambah daftar prestasi, tetapi menegaskan konsistensi daerah dalam merawat kehidupan sosial yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. 

Perkuat iklim toleransi

Paku Alam X menyampaikan bahwa keberhasilan menjaga harmoni di Yogyakarta merupakan buah kerja bersama pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan masyarakat.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemda DIY untuk terus memperkuat iklim toleransi dan kebhinekaan,” ujarnya.

“Kerukunan adalah modal strategis yang harus dijaga bersama guna mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional. Kami selalu menekankan bahwa harmoni tidak lahir dari satu pihak, tetapi dari kesediaan pemerintah, FKUB, dan masyarakat untuk berjalan bersama dalam satu komitmen menjaga persaudaraan.”

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam penganugerahan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang terlibat. Ia menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dengan indikator terukur yang mencerminkan komitmen nyata daerah dalam merawat kerukunan, mulai dari kebijakan pembangunan hingga upaya penanganan konflik sosial. 

Nasaruddin menambahkan bahwa indeks harmoni nasional tahun ini mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah penilaian Indonesia. 

“Namun capaian tersebut hanya berarti jika benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya. 

“Kerukunan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus hadir dalam program yang hidup, mengikat masyarakat dalam rasa saling percaya, dan memperkuat daya tahan sosial kita di tengah dinamika global yang semakin kompleks.”

Instrumen strategis

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam laporannya menekankan bahwa Harmony Award merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem kerukunan di daerah, sekaligus selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi percepatan pembangunan nasional. 

Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, pemerintah daerah dan FKUB didorong untuk terus berinovasi, memperluas jangkauan layanan, serta menghadirkan kebijakan yang secara nyata dirasakan masyarakat.

Tahun ini, tingkat partisipasi meningkat signifikan, yakni 31 dari 38 pemerintah provinsi, 328 dari 514 pemerintah kabupaten/kota, 35 dari 38 FKUB provinsi, serta 400 dari 512 FKUB kabupaten/kota. Seluruh peserta mengikuti rangkaian penilaian yang mencakup evaluasi instrumen, verifikasi dokumen, indeks kerukunan tahun sebelumnya, riwayat penyelesaian konflik, hingga visitasi lapangan di 18 daerah nomine.

Pemda DIY menegaskan komitmennya untuk terus memperluas program fasilitasi FKUB, memperkuat ruang dialog masyarakat, serta menciptakan suasana sosial yang aman dan inklusif bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama maupun keyakinan.