SD Nglarang Tergerus Tol, Wali Murid Tolak Shelter: Stop Jadikan Anak-anak Kami Tumbal Proyek Tol

Ringkasan Berita:

• SDN Nglarang Sleman terancam jadi korban proyek Tol Jogja- Solo paket 2.2. Bakal tergusur, namun kegiatan belajar siswa SD itu hanya akan dipindahkan ke shelter sementara.
• Wali murid SD Nglarang menolak opsi shelter sementara, Orang tua siswa menuntut gedung baru.
• Tuntutan waii murid disertai alasan, bahwa anak-anak investasi masa depan, berhak mendapatkan pendidikan aman dan nyaman.
• Alasan PT Jasamarga: tanah relokasi yang ditetapkan terkendala perizinan, sehingga SD tidak bisa segera dibangun.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pembangunan jalan Tol Jogja- Solo paket 2.2, yang membujur dari Juntion Sleman di Tirtoadi hingga Trihanggo menggerus sebagian Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Nglarang, Kabupaten Sleman. 

Saat ini, lahan tempat relokasi masih terkendala izin. Karena itu, sekolah di Kelurahan Tlogoadi itu, rencananya akan dipindah untuk sementara menempati gedung shelter sebagai opsi pembelajaran.

Tolak tegas

Namun ratusan wali murid menolak dengan tegas opsi tersebut. Tulisan di dinding sekolah bahkan menggambarkan penolakan itu. "Stop Jadikan Anak-anak Kami Tumbal Proyek Tol. Jangan Gusur Sekolah Kami Sebelum Kami Mendapatkan Gedung yang Baru".

"Sudah mau dipindahkan. Jika wali muridnya oke, langsung dipindahkan ke shelter. Tapi kami gak mau. Kami minta dibuatkan gedung baru," kata Wali Murid kelas 4 SD Nglarang, Suptihatin Widyastuti, saat audiensi tindak lanjut di Kelurahan Tlogoadi, Senin (10/11/2025). 

Menurut dia, shelter sebagai tempat belajar mengajar hanya pantas digunakan untuk kondisi darurat. 

Di kasus SD Nglarang, tidak ada kondisi darurat. Ia bersama ratusan wali murid yang lain, bukan menolak pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional.

Anak-anak berhak pendidikan nyaman

Namun, baginya anak-anak sebagai investasi masa depan, juga berhak mendapatkan tempat pendidikan yang aman dan nyaman. 

Selama ini, warga sudah cukup bersabar. Pembangunan jalan tol yang bersebelahan gedung sekolah seringkali membuat proses belajar mengajar terganggu, dengan munculnya debu maupun suara dentuman yang mengagetkan.

Kondisi ini bahkan sempat menyebabkan ketidaknyamanannya kegiatan belajar mengajar, terutama ketika awal pembangunan, anak-anak berlari keluar kelas ketika ada suara gemuruh karena khawatir gempa. 

Di sisi lain, paparan debu juga kerap kali menyebabkan anak-anak menderita sakit.

Tidak ada perhatian Dinas Pendidikan

Namun selama ini tidak pernah ada perhatian dari Dinas Pendidikan maupun pihak jalan tol. Bahkan sekedar bantuan masker pun tidak.

Menurut Suptihatin, jika pihak jalan tol mempunyai empati seharusnya mereka datang ke sekolah.

Menengok bagaimana kondisi anak-anak belajar di tengah gempuran alat berat pembangunan jalan tol. 

Gedung baru!

"(Anak sakit) kita gak minta ganti rugi gak papa. Yang penting dibuatkan gedung baru. Jangan dipersulit dan tidak ada pembongkaran gedung kelas 4, 5 dan 6 sebelum dibuatkan gedung baru. Itu tuntutan kami," katanya. 

Jalan tol Jogja- Solo paket 2.2 tidak menggerus seluruh bangunan gedung sekolah. Melainkan hanya gedung kelas 4, 5 dan kelas 6.

Kendati demikian, ratusan wali murid meminta agar relokasi sekolah dilakukan keseluruhan kelas dengan menggantinya gedung baru. Ini sesuai kesepakatan tanggal 14 Oktober. Karenanya mereka menolak dipindahkan ke shelter. 

Sudah diusahakan apa belum?

Wali Murid Kelas 4 yang lain, Sudarto mengungkapkan,  berdasarkan kesepakatan yang lalu, sebenarnya telah disepakati bahwa akan ada relokasi gedung baru dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa.

Tetapi di tengah jalan, lahan relokasi ternyata terbentur izin karena berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang membutuhkan proses perizinan panjang, mulai dari tingkat Kabupaten, DIY hingga tingkat Kementerian. 

"Namun belum ada action sama sekali.Kalau sudah ada action, tolong hasilnya apa. Kalau ada kendala kendalanya apa. Saya kira kalau mau berjuang, pasti ada jalan," ujarnya. 

Tanggapan PT Jasa Marga

Staf Ahli Direksi Bidang Pengadaan Tanah, PT Jasamarga Jogja- Solo, Mohamad Amin mengatakan persoalan di SD Negeri Nglarang terjadi karena tanah relokasi yang telah ditetapkan masih terkendala perizinan, sehingga tidak bisa segera dibangun.

Ia bercerita, pada pertengahan tahun 2024, pihaknya telah membuat design gedung baru di tanah relokasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kelurahan.

Bahkan sudah hampir kontrak untuk membangun gedung sekolah baru. 

Belum bereskan perizinan, tawarkan opsi shelter 

"Tapi di tengah jalan, kontrak pengadaan kami hentikan, karena tanah yang disediakan, izin LSD dan LP2B belum beres. Jadi kalau kita membangun sekolah yang izinnya belum beres, LSD maupun LP2B, maka sanksinya masuk penjara. Jadi bukan kami mau melambatkan, tidak," kata Amin. 

Jika perizinan belum beres namun dipaksakan membangun, maka sanksinya bisa terkena permasalahan hukum. Hal itu yang dihindari.

Karena itu, pihaknya menawarkan opsi berikutnya yaitu rencana memakai sekolah sementara. Opsi yang semula tidak diperhitungkan. Tapi rencana tersebut pun belum final. Karena belum ada keputusan. 

Izin sulit, terbentur aturan alih lahan LSD LP2B 

Pimpinan Proyek Jalan tol Jogja Solo paket 2.2, PT Jasamarga Jogja Solo, Dyah Ekawati mengatakan design gedung sekolah untuk relokasi SD Negeri Nglarang sudah diselesaikan sejak tahun 2024.

Design tersebut juga telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Sleman untuk untuk menilai apakah design tersebut sudah sesuai memenuhi fungsi dan kelaiakannya atau belum.

Bahkan akhir tahun 2024, juga telah disiapkan anggaran untuk membangun gedung sekolah baru. Namun, ketika dicek dari Badan Pertanahan, tanah relokasi tersebut ternyata statusnya LSD dan LP2B. 

"Ini yang membuat kami sulit untuk membangun, karena dari pemerintah pusat, sekarang lagi mendorong sekali ketahanan pangan. Kemudian dari Kementerian Pertanian keluar Moratorium untuk menghentikan sementara perubahan status tanah yang berstatus LSD dan LP2B," katanya. 

Anggaran siap, izin belum tuntas

"Kami sudah meminta pertunjuk dari Pemerintah Desa apakah akan dilanjutkan lahan tersebut, dengan resiko harus diurus dulu izinnya. Padahal secara anggaran kami sangat siap. Kalau izin belum diurus kami tidak bisa melakukan pembangunan karena urusannya dengan sanksi pidana. Ini mohon dimengerti," Imbuh dia.(*)