Menolak Pemutihan Sejarah, Massa Aksi di Jogja Tegas Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Massa aksi Jogja Memanggil menyerukan penolakan atas upaya pemutihan masa kelam Orde Baru dan pemberian gelar pahlawan pada Soeharto
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan investigasi lembaga internasional disebut memperlihatkan bagaimana aliran dana negara dan swasta dikelola tanpa transparansi.
“Proyek pembangunan lebih berfungsi untuk menggemukkan pundi-pundi diri dan kroninya. Praktik inilah yang menjadikan korupsi bukan sekadar pelanggaran, tetapi sistem yang mengakar,” tulis pernyataan itu.
Selain menyoroti korupsi dan pelanggaran HAM, Jogja Memanggil juga mengaitkan warisan politik Orde Baru dengan kondisi demokrasi saat ini.
Mereka menilai, sistem politik dan ekonomi yang diwariskan Soeharto masih terasa hingga kini—terutama melalui kebijakan yang mengarah pada komersialisasi pendidikan dan pelemahan kebebasan sipil.
“Harto menghancurkan demokrasi kita dengan mewariskan sistem yang melahirkan politik dinasti dan korupsi yang mengakar dari desa hingga istana. Dia memberangus kebebasan rakyat dengan menjadikan militer sebagai tukang gebuk,” lanjut pernyataan itu.
Bung Koes menegaskan, kejatuhan Soeharto pada 1998 seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kontrol publik hanya melahirkan tirani.
“Dia dijatuhkan karena pelanggaran HAM, korupsi, dan nepotisme. Artinya, sama sekali tidak bisa dikatakan pahlawan,” tegasnya.
Menurutnya, aksi di Yogyakarta bukan sekadar bentuk penolakan terhadap gelar kehormatan, tetapi juga ajakan untuk menjaga ingatan kolektif bangsa agar tidak terhapus oleh narasi-narasi baru yang memutihkan sejarah.
“Kita menolak melupakan. Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto berarti mengkhianati korban dan perjuangan rakyat melawan tirani,” ujar Bung Koes.
Dalam aksi ini turut dibacakan tuntutan, antara lain menolak pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan, menolak pelemahan RUU HAM, menegakkan perlindungan terhadap kebebasan pers, membatalkan revisi UU TNI, dan menuntut penyediaan pendidikan gratis yang berpihak kepada rakyat.
Massa aksi turut menyerukan pesan yang menjadi inti dari aksi mereka hari itu:
“Menolak lupa adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi para korban.” (*)
| Kader Muda Gerindra Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya |
|
|---|
| Profil Singkat 10 Tokoh yang Dianugerahi Pahlawan Nasional |
|
|---|
| Eko Suwanto Sebut Rakyat Tak Lupa Gerakan Reformasi, Soeharto Tak Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan |
|
|---|
| Presiden Umumkan Tokoh yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional Siang Ini, Salah Satunya Soeharto |
|
|---|
| Soeharto dan Gus Dur Masuk Daftar Calon Pahlawan Nasional, Ini Komentar Jokowi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Tolak-Soeharto-pahlawan.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.