Soeharto dan Gus Dur Masuk Daftar Calon Pahlawan Nasional, Ini Komentar Jokowi

Ringkasan Berita:

• Kemensos menyerahkan 40 nama calon Pahlawan Nasional 2025 kepada Dewan Gelar, termasuk Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dinilai memenuhi syarat administratif dan historis.
• Masuknya nama Soeharto memicu pro dan kontra di masyarakat, sementara Presiden Jokowi menyatakan dukungannya terhadap pengusulan keduanya.
• Jokowi mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur

 

TRIBUNJOGJA.COM, SOLO  - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Dua dari nama tersebut yakni Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Nama-nama tersebut dinilai memenuhi syarat administratif dan historis untuk diajukan sebagai penerima gelar pahlawan nasional tahun 2025. 

Masuknya nama Soeharto ke dalam 40 nama yang diusulkan menerima gelar pahlawan itu menilai polemik di masyarakat.

Ada sejumlah pihak yang menolak Soeharto mendapatkan gelar pahlawan.

Sementara sejumlah pihak lainnya memberikan dukungan.

Salah satunya datang dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyatakan dukungannya terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. 

Jokowi menilai keduanya memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia selama keduanya menjadi Presiden.

"Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Suharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara," jelas Jokowi, Kamis (6/11/2025) dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jokowi, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan negara terhadap sosok yang pernah memimpin Indonesia.

"Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujarnya.

Jokowi menegaskan pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku. 

"Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa," katanya.