Belajar dari Kasus Whoosh, Pakar Ekonomi UMY Sebut Pentingnya Strategi Integritas Pembiayaan Publik

Ringkasan Berita:

• Belajar dari kasus Whoosh, Pakar Ekonomi UMY menekankan pentingnya strategi integritas pembiayaan publik.
• Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas institusi pengadaan, dengan melibatkan publik dan legislatif dalam pengawasan

 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Alih-alih menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional, proyek kereta cepat Whoosh justru dinilai sebagai contoh kebijakan ambisius yang belum memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, S.E., MIDEC., Ph.D., menekankan pentingnya strategi integritas pembiayaan publik.

Mencakup penguatan tata kelola, manajemen risiko fiskal, hingga transparansi kewajiban kontinjensi BUMN.

“Strategi kuncinya meliputi transparansi dokumen dan kontrak, pembatasan jaminan negara, pencatatan kewajiban kontinjensi dalam APBN, stress test fiskal secara berkala, serta penerapan struktur pembiayaan campuran yang tepat,” katanya, Jumat (07/11/2025).

Dyah menilai pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas institusi pengadaan, dengan melibatkan publik dan legislatif dalam pengawasan

Di samping itu, ia menegaskan pentingnya penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran administratif, markup, maupun penyimpangan anggaran.

“Sehingga proyek-proyek besar ke depan lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, permasalahan kereta cepat Whoosh saat ini juga dapat menggerus kepercayaan investor.

Hal itu karena jumlah penggunaan Whoosh kurang optimal. 

“Ketika jumlah pengguna rendah, proyek berpotensi merugi, dan muncul dugaan penyimpangan atau markup. Kondisi ini menurunkan kepercayaan investor, karena meningkatkan persepsi risiko politik, fiskal, dan reputasi proyek infrastruktur di Indonesia,” terangnya.

Jika Whoosh terus mengalami kerugian, praktis pemerintah berpotensi memberikan suntikan modal tambahan atau jaminan negara kepada BUMN yang mengelola proyek tersebut.

Dampaknya akan menjadi beban fiskal lantaran menimbulkan tekanan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ketika terjadi pembengkakan biaya dan pemerintah memberikan jaminan atau dukungan kepada BUMN seperti KAI, akan muncul tekanan fiskal berupa tambahan belanja, subsidi, atau penyertaan modal negara. Laporan menyebut nilai proyek mencapai sekitar 7,2–7,3 miliar USD, disertai beban bunga dan kerugian operasional yang menekan BUMN,” jelasnya.

Dengan begitu, pemerintah harus menerapkan strategi integritas pembiayaan publik, agar proyek strategis lain dapat dirasakan masyarakat, tidak menggerus kepercayaan investor, serta terlalu membebani APBN. (*)