Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Berlaku di Dua Daerah di DI Yogyakarta

Ringkasan Berita:

• Dua daerah di DI Yogyakarta telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, yakni Kulon Progo dan Gunungkidul.
• Pemkab Kulon Progo menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari sebagai respons atas dinamika cuaca di musim penghujan ini.
• BPBD Gunungkidul menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mulai November hingga 31 Januari 2026.
• Gunung Merapi mengalami peningkatan aktivitas vulkanis dengan mengeluarkan awan panas guguran sebanyak sembilan kali 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dua daerah di DI Yogyakarta telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, yakni Kulon Progo dan Gunungkidul.

Pemkab Kulon Progo menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari sebagai respons atas dinamika cuaca di musim penghujan ini.

Menurut Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, Status Siaga Darurat ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Bupati yang sudah ditandatangani.

"Sudah saya tandatangani hari Sabtu (01/11/2025) kemarin," kata Agung ditemui wartawan di kantornya, Senin (3/11/2025).

Lewat SK tersebut, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, khususnya dalam menyusun program untuk antisipasi penanggulangan bencana.

Melalui status tersebut, penanganan bencana bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Status ini diharapkan membuat penanganan bencana bisa lebih cepat dan efisien.

"Namun kami berharap tidak terjadi kondisi kedaruratan bencana di Kulon Progo," ujar Agung.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Setiawan Tri Widada mengatakan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi berlaku selama 14 hari. 

Mengacu pada SK, status berlaku mulai tanggal 30 Oktober hingga 12 November 2025.

Menurutnya, status ini ditetapkan sebagai respon atas dinamika cuaca saat ini yang cukup ekstrem, apalagi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan.

"Adanya status ini akan semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang bisa terjadi," jelas Setiawan.

Adapun Status Siaga Darurat masih di bawah dari Status Tanggap Darurat. Jika statusnya Tanggap Darurat, maka alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD bisa digunakan untuk mendukung penanganan bencana.

Namun untuk Status Siaga Darurat, biaya dukungan mengandalkan pergeseran anggaran dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah itu hanya dilakukan jika dibutuhkan untuk kedaruratan.

"Status Siaga Darurat Bencana ini bisa diperpanjang, bahkan naik jadi Status Tanggap Darurat Bencana," kata Setiawan.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya di musim penghujan ini. Terutama yang tinggal di daerah yang rawan longsor, banjir genangan, serta pohon tumbang.

Gunungkidul menyusul

Sementara itu, mengantisipasi peningkatan potensi bencana di musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mulai November hingga 31 Januari 2026. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Edy Winarta, mengatakan status ini diberlakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi pada akhir tahun.

"Wilayah Gunungkidul mulai diguyur hujan sejak awal November. Namun, potensi bencana sudah muncul sejak masa peralihan dari kemarau ke penghujan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (3/11/2025). 

“Sudah ada dampak dari cuaca ekstrem yang terjadi di awal musim hujan, sehingga harus diwaspadai.

Ia menuturkan, penetapan status siaga akan berlaku selama tiga bulan ke depan.

Draf surat keputusan sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengesahan dari Bagian Hukum Setda Gunungkidul.

Selain penetapan status siaga, BPBD juga menyiagakan personel dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

 “Kami sudah menyiapkan tim reaksi cepat agar bisa segera turun ke lapangan saat terjadi bencana, baik untuk evakuasi maupun penanganan darurat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana menjadi bagian penting dari upaya mitigasi agar dampak bencana dapat diminimalkan.

Potensi bencana

Berdasarkan hasil pemetaan, potensi banjir berada di sepanjang aliran Kali Oya dan sejumlah titik di Kapanewon Girisubo.

Adapun wilayah yang berisiko longsor terdapat di zona utara, meliputi :

• Kapanewon Patuk
• Kapanewon Gedangsari
• Kapanewon Nglipar
• Kapanewon Ngawen
• Kapanewon Semin, dan
• Kapanewon Ponjong

“Sedangkan untuk angin kencang, potensi risikonya tersebar hampir di seluruh wilayah Gunungkidul,” tuturnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, antara lain dengan melakukan kerja bakti membersihkan saluran air dan memangkas pohon yang terlalu rindang. 

“Yang tak kalah penting adalah memperbarui informasi cuaca dari BMKG sebagai acuan. Tetap berhati-hati dan waspada agar dampak bencana bisa ditekan sekecil mungkin,” pungkasnya.

Aktivitas Gunung Merapi meningkat

Di sisi lain, Gunung Merapi (2.930 mdpl) mengalami peningkatan aktivitas vulkanis dengan mengeluarkan awan panas guguran sebanyak sembilan kali, sejak Minggu 2 November siang hingga Senin 3 November 2025 dini hari. 

Mengantisipasi potensi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman sigap melakukan sejumlah langkah antisipasi. Tim pemantauan hingga barak pengungsian disiagakan. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Sleman Bambang Kuntoro mengatakan, meski belum ada dampak signifikan di Sleman dari rentetan semburan awan panas guguran Gunung Merapi tersebut, namun langkah kesiapsiagaan terus dilakukan. 

Pihaknya telah menyiagakan personel di beberapa titik untuk memantau kondisi wilayah seperti di PGM Kaliurang, Ngrangkah, Tunggularum, hingga Glagaharjo. 

Tim di Pusat Pengendalian Operasi dan Penanggulangan Bencana (Pusdalops) juga disiagakan dalam posisi on call atau siap menerima panggilan kapan saja. 

"Kawan-kawan barak semua stanby via telephone. Masker sudah tersedia di masing-masing padukuhan yang ada di lereng Merapi dan juga di pos-pos pantau," kata Bambang, Senin (3/11/2025). 

Terkait stok masker, Bambang menyebut, di gudang logistik saat ini masih tersimpan 12.000 pcs. 

Masker siap didistribusikan apabila kondisi Gunung Merapi erupsi. Masker dibutuhkan masyarakat untuk melindungi dari paparan abu vulkanik yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. 

"Basarnas dan SAR Polda juga semua sudah standby jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan," ujar dia. 

Kepala Pelaksana BPBD Sleman, R. Haris Martapa mengatakan pihaknya terus melakukan mitigasi bencana seiring dengan perkembangan situasi Gunung Merapi. 

Ia memastikan logistik, barak pengungsian hingga ketersediaan masker saat ini dalam kondisi siap dan kebutuhannya mencukupi. Termasuk early warning system atau sistem peringatan dini yang terpasang disepanjang sungai berhulu Merapi dalam kondisi siap. 

"EWS semua hidup dan ada penjaganya," kata dia. 

Sekedar informasi, rentetan fenomena awan panas yang dimuntahkan Gunung Merapi pada awal November ini meluncur dengan jarak maksimum hingga 2.500 meter dan mengarah ke arah barat daya atau Kali Bebeng, Kali Sat/Putih dan Krasak. 

Selain awan panas, terdapat 19 kali guguran lava pijar ke arah yang sama selama periode luncuran awan panas dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter.

Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso mengungkapkan peningkatan erupsi Gunung Merapi sudah biasa terjadi sepanjang fase erupsi 2021. Menurut dia, yang penting jarak luncuran dan intensitasnya masih aman. 

Adapun mengenai faktor yang memicu peningkatan erupsi di antaranya karena peningkatan suplai magma dan faktor kestabilan kubah lava. Curah hujan yang tinggi akan dapat mengganggu kestabilan kubah lava. 

"Kejadian tadi malam dan dini hari tadi sepertinya gabungan dari kedua faktor tersebut," ujarnya.

Butuh kesiapsiagaan masyarakat

Menurut Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), Prof. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T., aktivitas Gunung Merapi masih normal jika ditinjau dari statusnya.

Saat ini, Gunung Merapi berstatus Siaga (Level III) sejak 5 November 2020 lalu.

“Merapi dalam konteks normalitas status itu (Siaga) normal, artinya kegiatan yang terjadi sekarang itu emang proses guguran kubah lava, apabila ada sektor yang tidak stabil,” katanya, Senin (03/11/2025).

“Jadi ada pergeseran dari 2010 yang eksplosif kuat, menjadi proses pembentukan kubah. Pertumbuhan kubah berlangsung terus sampai sekarang, dan terjadi guguran-guguran kubah, proses itu normal dalam konteks tipe erupsi Merapi,” sambungnya.

Meski ada peningkatan aktivitas, namun levelnya belum membahayakan, sehingga sebaiknya tidak ada kenaikan status menjadi Awas. 

Ia menilai yang perlu diperhatikan saat ini adalah kesiapsiagaan masyarakat di lereng Merapi.

Secara umum, kesiapsiagaan masyarakat di lereng Merapi sudah baik. Apalagi saat ini sudah banyak kanal sosialisasi kesiapsiagaan.

Di samping itu, ada organisasi warga, relawan, komunitas, hingga sistem peringatan dini untuk menanggulangi bencana erupsi Merapi.

“Yang perlu ditekankan adalah kesiapsiagaan masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang ada sekarang. Di dalam SNI tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana erupsi gunung api itu sudah ada leveling-nya. Kalau normal harus ngapain, kalau waspada harus ngapain, kalau siaga harus ngapain, kalau awas ngapain. Itu yang perlu dicermati,” terangnya.

Dalam status Siaga, lanjut dia, seharusnya semua sistem sudah bekerja dengan baik.

Mulai dari mekanisme evakuasi, pengungsian, hingga kebutuhan logistik sudah dipersiapkan.

“Sesuai dengan sektor mana yang paling berpotensi terpapar ke guguran kubah lava. Jangan berpikir semuanya punya jarak yang sama. Tingkat kesiapsiagaannya berbeda, sambil mengecek kembali apakah masyarakat punya kesiapan untuk yang cukup dalam merespon peringatan dini,” lanjutnya.

Ia menekankan dalam keadaan Siaga, semua sarana prasarana sudah harus disiapkan.

Selain itu, rencana kontijensi yang sudah disusun harus dibarengi pelatihan atau simulasi kebencanaan. (Tim Tribun Jogja)