Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan-Pemkab Gunungkidul Hadirkan Program Gebyar Playon
Satu langkah strategis yang ditempuh ialah mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui pendekatan komunitas hingga tingkat kalurahan
Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Muhammad Fatoni
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gunungkidul, Benedictus Eka Cahya Nugraha, menambahkan bahwa Gebyar Playon Kalurahan menjadi ruang partisipatif yang efektif untuk memperluas cakupan kepesertaan.
“Kami melihat banyak kalurahan mulai aktif mendaftarkan perangkat pemerintah desa, kelompok tani, hingga pelaku UMKM sebagai peserta jaminan sosial. Inisiatif ini harus diperluas agar perlindungan benar-benar menjangkau seluruh lapisan pekerja,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan Paritrana Award sebagai gerakan bersama menuju universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Mari jadikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi tonggak kolaborasi untuk mewujudkan perlindungan yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan," ucapnya.
Dalam ajang tersebut, Gunungkidul mencatat prestasi dengan meraih lima penghargaan.
Pada kategori Gebyar Playon Kalurahan, juara 5 diraih Kalurahan Genjahan, disusul Kalurahan Jetis di posisi 4.
Juara 2 diraih Kalurahan Wonosari, sementara posisi puncak dimenangkan Kalurahan Tamanmartani, Sleman.
Pada kategori Usaha Kecil Mikro, Gudeg Yu Djum keluar sebagai juara pertama, didahului Bakpia Kurnia Sari dan Amanda Brownies.
Di kategori Perusahaan Menengah Industri Manufaktur Padat Karya, Ameya Livingstyle Indonesia menempati posisi teratas.
Untuk kategori Perusahaan Menengah Besar, Rumah Sakit Akademik UGM meraih juara pertama.
Pada kategori Pemerintah Kalurahan, Desa Pendowoharjo Bantul memimpin perolehan.
Sementara di tingkat pemerintah kabupaten/kota, Gunungkidul berhasil membawa pulang juara ketiga. (*)
| 8.066 Anak di DIY Putus Sekolah Karena Beragam Faktor, Begini Kata Plt Disdikpora |
|
|---|
| Terima Hibah Rp3,3 Miliar, PMI DIY Perkuat Layanan Medis dengan Alat Canggih dari Luar Negeri |
|
|---|
| Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2026, Pemda DIY Pacu Sektor Unggulan dan Akselerasi Belanja |
|
|---|
| Kebijakan WFH Bagi ASN DIY, BKD Terapkan Pengawasan Tiga Lapis hingga Ancaman Sanksi |
|
|---|
| Pemda DIY Berlakukan WFH Tiap Rabu, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 70 Persen |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Penghargaan-Paritrana-Awards-oleh-BPJS-ketenagakerjaan-Gunungkidul.jpg)