Pakar UGM Soroti Perlunya Kompromi antara Buruh dan Pengusaha dalam Penetapan UMP

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah daerah dituntut memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM, Dr. Hempri Suyatna, menilai dialog tripartit menjadi kunci agar penetapan upah minimum 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencerminkan keadilan dan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Penetapan upah minimum kembali menjadi isu hangat di Yogyakarta menjelang pembahasan upah tahun 2026.

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menuntut agar pemerintah menjadikan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar resmi dalam menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Sebelumnya, koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menyebut, hasil survei menunjukkan kebutuhan hidup layak di seluruh wilayah DIY sudah jauh melampaui upah minimum yang berlaku.

“Kebutuhan hidup layak di Kota Yogyakarta mencapai Rp4.449.570, di Sleman Rp4.282.812, di Bantul Rp3.880.734, di Kulon Progo Rp3.832.015, dan di Gunungkidul Rp3.662.951,” ujarnya.

Menurut Irsad, kondisi tersebut menandakan kesenjangan serius antara penghasilan dan biaya hidup buruh di Yogyakarta. “Buruh di sini sudah lama bertahan dalam situasi yang tidak ideal. Kami ingin KHL dijadikan acuan resmi, bukan sekadar data pelengkap,” katanya.

Menjaga Keseimbangan antara Buruh dan Pengusaha

Terkait hal tersebut, Dr. Hempri Suyatna, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), menilai bahwa dinamika tuntutan kenaikan upah merupakan fenomena wajar yang terjadi setiap tahun, baik di DIY maupun daerah lain.

“Buruh tentu berupaya mendorong peningkatan penghasilan mereka, sementara pengusaha berusaha menekan biaya produksi, termasuk dalam hal upah. Karena itu, perlu ada titik kompromi agar kebijakan upah tidak hanya menguntungkan satu pihak,” kata Hempri.

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi penengah yang adil antara kedua kepentingan tersebut.

“Penentuan upah tidak bisa hanya berpatokan pada kebutuhan hidup layak, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta indeks ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Hempri, dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh merupakan mekanisme penting agar keputusan penetapan upah benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian Yogyakarta. 

“Ketika semua pihak duduk bersama, hubungan industrial bisa lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Meski mengakui pentingnya kehati-hatian dalam menentukan besaran kenaikan upah, Hempri menegaskan bahwa peningkatan penghasilan buruh tetap perlu dilakukan.

“Saya sepakat bahwa kenaikan upah perlu didorong. Bagaimanapun, buruh adalah aset besar perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini banyak pelaku usaha masih memandang upah sebagai beban, bukan investasi. 

“Paradigma itu harus diubah. Upah yang layak bisa meningkatkan semangat kerja dan loyalitas buruh. Ketika produktivitas naik, omzet dan aset perusahaan juga ikut naik. Artinya, kenaikan upah sebenarnya investasi jangka panjang,” tutur Hempri.

Menurutnya, kondisi UMP DIY yang masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain menjadi salah satu alasan kuat bagi buruh untuk menuntut kenaikan. 

“Dengan upah saat ini, banyak buruh kesulitan membeli rumah atau memenuhi kebutuhan dasar, apalagi harga-harga di Yogyakarta terus meningkat,” ujarnya.

Hempri mengingatkan, kebijakan upah tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi lokal. Ia menyoroti bahwa sektor dominan di DIY seperti perhotelan dan jasa masih menghadapi tekanan pascapandemi.

“Banyak perusahaan melakukan efisiensi karena kegiatan seperti rapat dan pertemuan di hotel menurun. Dalam situasi seperti ini, penyesuaian upah harus hati-hati, tetapi tetap berpihak pada kesejahteraan pekerja,” katanya.

Ia menilai, angka KHL sekitar Rp3,7 juta yang diusulkan MPBI masih tergolong wajar melihat kenaikan biaya hidup. Namun, ia menegaskan bahwa besarannya tetap perlu dibahas dalam forum bersama agar tidak menimbulkan resistensi di kalangan pengusaha.

“Kenaikan upah harus berbasis data dan dialog. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak,” ujarnya.

Selain penyesuaian upah, Hempri menilai penting bagi pemerintah untuk memperkuat program pelatihan keterampilan tambahan (soft skill) bagi buruh agar memiliki alternatif penghasilan.

“Langkah seperti pelatihan keterampilan ini bagus, tetapi harus disesuaikan dengan waktu kerja buruh yang umumnya padat. Idealnya dilakukan malam hari atau akhir pekan agar tidak mengganggu pekerjaan utama,” katanya.

Menurutnya, pelatihan yang tepat guna dapat meningkatkan daya saing buruh di tengah dinamika ekonomi yang cepat berubah. “Keterampilan tambahan bisa menjadi penopang ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan posisi tawar buruh di pasar tenaga kerja,” ujarnya.

Hempri menegaskan bahwa kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha tidak bisa dipisahkan.

“Tahun lalu UMP DIY naik sekitar 6,5 persen. Ke 
depan, besarannya tentu perlu kembali dibahas dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini,” katanya.

Menurutnya, hubungan antara buruh dan pengusaha harus bersifat saling membutuhkan. “Buruh membutuhkan pengusaha, dan pengusaha membutuhkan buruh. Keduanya harus membangun hubungan simbiosis mutualisme yang sehat agar tercipta iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Hempri.