Rusunawa Karangrejek Tetap Jadi Pilihan Warga Berpenghasilan Rendah di Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Karangrejek, di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Kabupaten Gunungkidul masih menjadi alternatif hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dari total 196 kamar yang tersedia, sebanyak  100 kamar terisi oleh penghuni aktif.

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Widayat, mengatakan tingkat keterisian kamar bersifat fluktuatif.

 “Ada yang keluar dan ada yang masuk, fluktuatif. Tetapi angkanya masih sekitar 100 kamar yang terisi,” ujarnya, Minggu (12/10/2025).

Menurut Widayat, Rusunawa Karangrejek diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memperoleh hunian layak dengan biaya sewa yang terjangkau.

Untuk menempati rusunawa ini, calon penghuni diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa sesuai alamat pada KTP.

Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Di antaranya fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (legalisir jika belum berbarcode), SKCK terbaru, fotokopi akta nikah, surat cerai, atau akta kematian (legalisir jika belum berbarcode), dua lembar pas foto ukuran 4x6, serta surat keterangan sehat dari puskesmas.

"Untuk tarif sewa  juga relatif terjangkau dengan pembagian untuk lantai satu sebesar Rp125 ribu per bulan, lantai dua Rp270 ribu per bulan, lantai tiga Rp245 ribu per bulan, lantai 4 Rp195 ribu, dan lantai lima Rp170 ribu per bulan," terangnya.

Widayat menjelaskan, kebijakan seleksi tersebut diterapkan untuk memastikan fasilitas rusunawa benar-benar tepat sasaran. 

“Saat ini rusunawa hanya disediakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga keberlanjutan pengelolaan rusunawa agar tetap layak huni dan mampu menampung masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara, khususnya di kawasan perkotaan.

Sementara itu, Kepala DPUPRKP Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto menambahkan hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki rencana menambah rusunawa baru.

Ia menyebut, fokus pengelolaan masih diarahkan pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada. 

“Kami masih evaluasi pemanfaatan rusunawa yang berjalan. Untuk penambahan bangunan baru, masih perlu kajian dan melihat kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Meski belum ada rencana pembangunan baru, pihaknya tetap melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas yang ada, termasuk sarana air bersih, pengelolaan air limbah, dan area komunal bagi penghuni.

Pemerintah menyadari bahwa keberlanjutan fungsi rusunawa tidak hanya diukur dari tingkat keterisian, tetapi juga dari kenyamanan dan keamanan lingkungan hunian. 

“Kalau fasilitasnya terjaga, penghuni juga lebih betah,” kata dia.

Ia juga menyebut, beberapa penghuni menggunakan rusunawa sebagai hunian sementara sambil menata kondisi ekonomi keluarga.

Karena itu, rotasi penghuni dianggap wajar dan menjadi bagian dari dinamika pemanfaatan rusunawa. 

“Ada yang tinggal satu atau dua tahun, setelah kondisi ekonomi membaik mereka pindah ke rumah sewa mandiri. Itu artinya fungsi sosial rusunawa berjalan,” ucapnya.

Pihaknya  berharap keberadaan rusunawa tetap menjadi solusi bagi warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan tempat tinggal dengan biaya terjangkau.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kesejahteraan sosial di tingkat keluarga.

“Selama masih ada warga yang membutuhkan dan memenuhi kriteria, pintu rusunawa tetap kami buka. Harapannya, fasilitas ini bisa terus menjadi ruang bernaung yang layak bagi mereka yang sedang berjuang menata kehidupan,” tutupnya. (*)