Ketua Komisi A DPRD DIY Minta Kemenkeu RI Kaji Ulang Pemangkasan TKD

Adapun rinciannya yakni belanja operasional Rp3.608.750.805.751, belanja pegawai Rp 1.720.081.074.546, belanja barang dan jasa Rp 1.255.219.660.292, belanja subsidi Rp 93.766.620.563, belanja hibah Rp 506.336.495.850, serta belanja bantuan sosial Rp 33.346.954.500.

"Artinya, ruang fiskal kita makin sempit. Apalagi dengan kebijakan pusat yang memangkas dana transfer, termasuk DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan (Danais). Kebijakan pemangkasan anggaran tentu akan menghambat tumbuhnya perekonomian rakyat," jelasnya.

Pemangkasan Danais, Eko Suwanto mengatakan, bakal menekan kemampuan fiskal di DIY. 

Pada 2024, Danais mencapai Rp 1,4 triliun yang turun pada tahun berikutnya dengan rincian Rp 1,2 triliun pada 2025, menjadi Rp 1 triliun sebagaimana diatur dalam Inpres 1/2025, dan hanya berkisar Rp 1 triliun dalam proyeksi RAPBD 2026.

"Ada penurunan hingga Rp 400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau tidak diperjuangkan, penurunan ini akan berimbas langsung pada program dan kegiatan yang menopang usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Eko Suwanto.

Dia menjelaskan pemangkasan anggaran tersebut dapat berdampak terhadap struktur belanja daerah, terutama belanja modal dan subsidi.

"Saat ini belanja pegawai di RAPBD tahun 2026 di angka 32,94 persen tentu akan naik persentasenya saat Dana Transfer dipangkas. Perkiraan kenaikan belanja pegawai akan mencapai 36.2 persen . Artinya belanja untuk pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan berbagai belanja untuk rakyat akan turun signifikan," paparnya. (hda)