Dua Kalurahan di Gunungkidul Belum Terima Dana Desa Tahap II, Terkendala Perbaikan Sistem Pusat

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Hingga awal Oktober 2025, dua kalurahan di Kabupaten Gunungkidul masih belum menerima penyaluran Dana Desa (DD) tahap kedua. Padahal, seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap dan diserahkan ke pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Khoiru Rahmat menyampaikan bahwa keterlambatan penyaluran bukan disebabkan oleh kalurahan, melainkan karena adanya maintenance atau perbaikan sistem aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) di tingkat pusat.

“Persyaratan dua kalurahan sudah lengkap, tinggal menunggu perbaikan aplikasi OMSPAN dari pusat. Jika maintenance selesai, penyaluran bisa langsung dilakukan,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, proses pemeliharaan sistem telah dimulai sejak 19 September 2025, dan hingga kini masih berlangsung. Kondisi tersebut membuat proses salur Dana Desa tahap II belum dapat diproses secara digital oleh sistem keuangan negara.

Berdasarkan data DPMKP2KB Gunungkidul, total pagu Dana Desa tahun 2025 mencapai Rp168.808.759.000. Hingga saat ini, penyaluran tahap I telah tersalurkan sebesar Rp99.683.395.526, dan tahap II sebesar Rp68.354.761.874. Total Dana Desa yang sudah disalurkan mencapai Rp168.038.157.400, menyisakan sekitar Rp770.601.600.

“Alhamdulillah, Dana Desa tahap II sudah tersalur ke 142 kalurahan, tinggal dua yang masih menunggu sistem dari pusat,” lanjutnya.

Khoiru menuturkan pihaknya memastikan keterlambatan ini tidak akan berdampak pada jalannya program di tingkat kalurahan. Ia menyebut, koordinasi terus dilakukan agar begitu sistem pusat aktif kembali, proses salur bisa langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu lama.

“Kami pastikan kendala teknis ini tidak akan menghambat kegiatan di kalurahan. Koordinasi terus berjalan dan perangkat kalurahan sudah kami beri informasi agar tetap menjalankan agenda sesuai perencanaan,” tegasnya.

pihaknya juga terus melakukan komunikasi intensif dengan instansi agar proses pemulihan sistem tidak molor terlalu lama, mengingat Dana Desa menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan tingkat lokal.

"Begitu sistem dibuka, dua kalurahan tersebut langsung kami dorong untuk menerima pencairan,” tutupnya (ndg)