Proyek Wifi Gratis Sleman Bermasalah, Eks Pejabat Diperiksa di Balik Jeruji Besi

ESP Mantan Kadis Komninfo Diperiksa di Lapas Wirogunan

Sleman Tribunjogja.com ---  Kasus hukum yang menimpa Eka Suryo Prihantoro (ESP), mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, tak berhenti di dugaan korupsi dalam pengadaan bandwidth internet.

Bayang-bayang kasus kedua kini menghantui ESP meski dia kini berada balik jeruji besi Lapas Kelas II A Yogyakarta dengan status titipan kejaksaan. 

Kasus hukum lain yang membayangi ESP adalah proyek pengadaan Wireless Fidelity (WiFi) gratis atau wifi padukuhan yang dikomando oleh Dinas Kominfo Pemkab Sleman 2022-2023.

Statusnya memang masih sebatas klarifikasi alias meminta penjelasan.

Dan klarifikasi itu bukan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) tetapi Polresta Sleman. 

Sebagai sosok yang pernah memimpin di Diskominfo Sleman itu dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Sleman.

Proses klarifikasi itu terungkap setelah pihak kepolisian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan kepada ESP di Lapas Kelas II A Yogyakarta yang lebih dikenal oleh warga Jogja sebagai lapas Wirogunan.  

“Betul, pemberian izin dari penyidik Kejati DIY kepada penyidik Polresta Sleman untuk klarifikasi dengan tersangka (ESP),” ujar Herwatan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, saat dikonfirmasi pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Untuk kasus pengadaan wifi gratis ini, Herwatan menjelaskan pemeriksaan dilakukan langsung di dalam rutan, tanpa pendampingan dari pihak Kejati DIY. 

“Karena izin pemeriksaan hanya di dalam rutan saja, maka pengamanan dilakukan oleh petugas rutan, tanpa keterlibatan petugas Kejati,” tambahnya.

Penyelidikan Wifi Gratis

Penyelidikan kasus proyek pengadaan Wireless Fidelity (WiFi) di Sleman ini bukan barang baru.

Sebab Polresta Sleman mengawali penyelidikan sejak akhir 2024.

Polisi saat itu meminta keterangan saksi-saksi yang berasal dari pejabat pembuat komitmen (PPK), penerima manfaat dan termasuk jajaran Diskominfo. 

Kala itu, Diskominfo Sleman telah memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan penyidik dalam tahapan penyelidikan. 

Dan penyelidik akan membandingkan dengan data dari penyedia jasa.

Jika keduanya didapatkan maka penyidik mengajukan audit investigasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara.

Fokus penyelidikan polisi adalah pengadaan wifi gratis tahun anggaran 2022-2023.

Proyek pengadaan Wifi gratis muncul tak terlepas dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Sleman di bawah kepemimpinan Bupati Kustini Sri Purnomo.

Program itu awalnya menyasar lingkungan level pemerintah terbawah di RT/RW/Padukuhan sebagai salah satu program prioritas.

Tujuan awal program ini sebenarnya baik sebab memfasilitasi akar rumput, komunitas UMKM hingga pedagang pasar tradisional.

• 593 Padukuhan di Sleman Terpasang WiFi Gratis 

Dipasang di Rumah Bukan Fasum

Hanya saja pada temuan di lapangan ada pemasangan Wifi yang ditempatkan di rumah-rumah sehingga tak sesuai ketentuan.

Catatan Tribunjogja.com, sebanyak 633 titik program WiFi gratis di Kabupaten Sleman tidak dipasang di fasilitas umum (fasum). 

Fakta tersebut ditemukan setelah Diskominfo Sleman melakukan evaluasi dan identifikasi tinjauan lapangan. 

Kala itu, Plt. Kepala Diskominfo Sleman, Budi Santosa mengatakan per bulan Mei 2025, layanan program WiFi gratis Padukuhan sementara dinonaktifkan. 

Keputusan itu diambil setelah muncul aduan dan temuan lapangan bahwa layanan tersebut kurang tepat sasaran. 

Selain masalah jangkauan, ada banyak fasilitas WiFi yang ternyata terpasang di titik yang bukan fasilitas umum. 

"Yang tidak dipasang di fasilitas umum 633 lokasi. Mulai Mei free wifi dimatikan sementara," kata Budi, Senin (23/6/2025). 

• Program Wifi Gratis Terpasang di 1.212 Padukuhan di Sleman, Telan Anggaran Rp 6 Miliar 

Program wifi gratis di Sleman atau dikenal sebagai 'Wifi padukuhan' merupakan program unggulan yang gagas tahun 2021 dan dimulai pada 2022. 

Tujuan program wifi yang telah terpasang di 1.212 Padukuhan di Kabupaten Sleman ini untuk menghadirkan internet gratis bagi segenap masyarakat di tingkat padukuhan. 

Diharapkan melalui program tersebut dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan literasi masyarakat. 

Tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. Berdasarkan hasil evaluasi, program tersebut dinilai kurang tepat tujuan. 

Bahkan muncul keluhan masyarakat soal kualitas layanan wifi gratis yang dinilai kurang memuaskan. Sejak Mei 2025 layanan terpaksa dihentikan sementara. 

Pakai APBD Sleman

Pada pemerintah Bupati Sleman Harda Kiswaya, program Wifi gratis dihentikan sementara untuk evaulasi.

Ke depan, wifi gratis padukuhan itu kemungkinan tak akan menggunakan APBD namun melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta jika dilanjutkan 
pada 2026.

Program WiFi gratis dimulai pada tahun 2022 yang dibiayai dari alokasi APBD sebesar Rp 3,2 Miliar. 

Progaram itu juga dilanjutkan di APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,3 Miliar.

Polisi sejauh ini masih menyimpan rapat proses penyelidikan terkait pengadaan Wifi gratis, namun tak mengelak mereka melakukan penyelidikan. 

Kita tunggu saja, apakah kasus ini akan menambah daftar panjang kasus korupsi di Sleman Bumi Sembada. (Hda/Rif)

Baca dan Ikuti Berita Tribunjogja.com.com di GOOGLE NEWS