Evaluasi SAKIP 2025 Jadi Momentum Transisi, Sri Sultan HB X Tekankan Pentingnya Kualitas Kinerja

TRIBUNJOGJA.COM - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 menjadi momentum transisi penting bagi DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan, implementasi akuntabilitas kinerja harus diarahkan pada kualitas, bukan hanya pemenuhan prosedur.

Evaluasi SAKIP kali ini dilakukan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Pemerintah Daerah DIY, Jumat (3/10/2025), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Momentum ini sekaligus menandai berakhirnya program pembangunan jangka panjang sejak 2005 dan memasuki periode baru pembangunan 2025–2045.

“Ke depan, sistem manajemen pemerintahan diarahkan menjadi lebih kualitatif dan sempurna. Periode tersebut dibagi dalam tahapan lima tahunan,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan menyoroti kekhususan DIY dibandingkan daerah lain. Jika provinsi dan kabupaten lain menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2025, DIY baru akan menuntaskan RPJMD pada 2027.

Hal ini berpotensi membuat DIY tertinggal hingga tiga tahun dalam melaksanakan program dari PAN-RB.

“Program peningkatan kualitas harus tetap berproses, sehingga pada 2026 Jogja sudah bisa ikut melaksanakan program dari PAN-RB. Kalau tidak, kita akan terlambat. Ketika RPJMD berakhir di 2027 dan baru berjalan di 2028, maka kita sudah tertinggal tiga tahun dibanding daerah lain yang mulai pada 2026,” tutur Sultan.

Menurut Sri Sultan, implementasi SAKIP tidak bisa dipahami sekadar sebagai formalitas. Komitmen pimpinan dan sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan nasional menjadi faktor utama. Penerapan empat pilar Balance Score Cardjuga dipandang penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan di DIY.

“Investasi terbesar dalam membangun SAKIP bukan pada teknologi, tetapi pada pembinaan komitmen dan kapasitas kepemimpinan agar seluruh organisasi bergerak menuju pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi,” katanya.

Kemiskinan dan Ekonomi
Dalam forum evaluasi ini, Sultan juga menyinggung isu strategis yang menjadi tema SAKIP 2025, yakni kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pemda DIY, menurut dia, telah menjalankan sejumlah program kolaboratif, seperti Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo), serta pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran.

“Pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian, di antaranya melalui optimalisasi proyek strategis nasional, penguatan ekosistem ekonomi digital, serta pengembangan experiential tourism di DIY,” jelasnya.

Sri Sultan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB yang telah memfasilitasi dan melaksanakan evaluasi. Ia menekankan bahwa hasil penilaian tidak boleh semata-mata dipandang sebagai angka capaian.

“Hasil evaluasi ini harus kita maknai lebih jauh, yakni terkait integritas, greget, sengguh ora mingkuh, dan semangat untuk senantiasa gumregah berbuat lebih baik demi Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara,” pungkas Sultan.