Pemkab Kulon Progo Usulkan Pembangunan Infrastruktur Lewat Skema Pembiayaan APBN

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengupayakan berbagai cara agar percepatan pembangunan infrastruktur daerah bisa terwujud. Salah satunya mengajukan usulan dukungan ke pemerintah pusat.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menjelaskan cara tersebut diperlukan menyikapi terbatasnya anggaran daerah untuk infrastruktur.

"Kami usulkan ke pusat agar ada dukungan pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," jelas Agung memberikan keterangannya pada Kamis (25/09/2025).

Usulan tersebut sudah direspon pemerintah pusat, namun ternyata belum sesuai harapan. Sebab ada prosedur yang harus dilewati agar usulannya diterima.

Menurut Agung, besaran anggaran untuk infrastruktur dari APBN ditentukan oleh kementerian terkait. Alhasil, Pemkab Kulon Progo tidak bisa mengintervensi nilai anggaran yang akan diberikan.

"Yang kami usulkan adalah pembangunan ruas Jalan Cerme-Demangan, ternyata alokasi anggaran non APBD nilainya Rp 7,5 miliar," ujarnya.

Alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan membuat Pemkab Kulon Progo harus kembali melakukan penyesuaian.

Padahal masih cukup banyak infrastruktur di Kulon Progo yang membutuhkan pembenahan.

Baca juga: Disdikpora Kulon Progo Akan Evaluasi MoU MBG Antara Sekolah dan SPPG, Andalkan Satgas MBG Daerah

Meski begitu Pemkab terus berupaya mengusulkan pembiayaan dari APBN untuk beberapa proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Khususnya yang tidak cukup dibiayai oleh APBD.

"Usulan disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) ke pusat," kata Agung.

Kepala DPUPKP Kulon Progo, Didik Wijanarko, mengatakan ada 2 proyek infrastruktur yang telah mendapatkan dukungan APBN.

Pertama untuk rekonstruksi Jalan Gotakan-Cerme di Kapanewon Panjatan sepanjang 1,7 kilometer (km) dengan nilai anggaran Rp 7,74 miliar.

Pengerjaannya akan berlangsung selama 2 bulan, dimulai pada Oktober 2025.

Kedua adalah pembangunan Jembatan Linggan di Kapanewon Galur yang mendapat dukungan dari APBN senilai Rp 15 miliar.

"Nantinya jembatan yang baru akan memiliki panjang 45,4 meter dengan pengerjaan selama 8 bulan dimulai Oktober 2025," jelas Didik.(*)