Komisi X DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Tingginya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dinilai menjadi peringatan serius terhadap sistem yang digunakan pemerintah saat ini
Tayang:
Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Muhammad Fatoni
Pasalnya, daerah terpaksa mengalokasikan dana untuk antisipasi keracunan.
Sebab, biaya pengobatan korban keracunan tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
"Jadi, beberapa pemerintah daerah mengalokasikan dana antisipasi keracunan ini, itu harus mengeluarkan dana sendiri. Di Sleman, pemerintah mengeluarkan Rp45 juta, sementara Pemkab Gunungkidul sudah menyiapkan Rp100 juta dalam APBD perubahan 2025 untuk antisipasi kejadian serupa," urainya. (*)
Baca Juga
| 8 Tuntutan dari Aliansi Rakyat Memanggil, yang Sore Ini Berencana Aksi di Gejayan |
|
|---|
| 97 SPPG di DIY Berhenti Beroperasi Sementara AKibat Kendala Anggaran dan Standar IPAL |
|
|---|
| 97 SPPG di DIY Berhenti Beroperasi Sementara, BGN Ungkap Kendala Anggaran dan Standar IPAL |
|
|---|
| Puluhan SPPG di Sleman Berhenti Beroperasi Sementara, Ini Sebabnya |
|
|---|
| UAJY dan BKSAP DPR RI Kolaborasi Bahas Komunikasi Politik dan Diplomasi Parlemen |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Kembali-Terulang-Ratusan-Siswa-SMPN-Negeri-35-Bandung-Alami-Keracunan-Massal-Setelah-Makan-Menu-MBG.jpg)