MBG Jangan Dipaksakan Serentak, Risiko Bisa Lebih Besar

TRIBUNJOGJA.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan sehat bagi siswa, memang membawa misi mulia.

Namun, menurut Prof. Sri Raharjo dari Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, pelaksanaan program ini perlu dijalankan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Mimpi besar berisiko besar,” ujar Prof. Sri saat menjadi narasumber dalam Program Jejak Hijau Tribun Jogja, sebuah forum literasi digital yang mengulas dampak kebijakan sekaligus menyuarakan harapan publik.

Ia menilai, pelaksanaan MBG sebaiknya tidak dilakukan serentak di seluruh wilayah.

Kapasitas teknis dan kesiapan anggaran harus disinkronkan lebih dulu. Jika dipaksakan, risiko kesalahan justru meningkat, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

Prof. Sri juga mengingatkan potensi terganggunya program gizi lain yang sudah mapan bila alokasi anggaran dipindahkan mendadak.

“Jangan sampai yang sudah berjalan terganggu sementara program baru belum stabil,” ucapnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas-lembaga agar MBG tidak berdiri sendiri.

Dari sisi teknis, Prof. Sri menekankan bahwa standar harus ketat, namun tetap fleksibel.

Keamanan pangan tidak bisa ditawar, tetapi menu dan biaya perlu menyesuaikan dengan variasi harga pangan antarwilayah serta kebiasaan makan setempat.

Menurutnya, pendekatan seragam seperti “satu tarif–satu resep” berisiko menurunkan kualitas makanan.

Isu transparansi anggaran juga tak kalah penting. Karena pencairan dana pemerintah sering terlambat di awal tahun, mekanisme talangan yang tertib perlu disiapkan agar penyedia makanan tidak tertekan dan mutu tidak dikorbankan.

Lebih lanjut, Prof. Sri menekankan perlunya pengukuran dampak. Data status gizi sebelum dan sesudah program wajib dikumpulkan sebagai dasar evaluasi.

“Jika target gizi tidak naik, strategi harus diubah, bukan sekadar memperbesar volume,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia menawarkan peta jalan bertahap. Mulai dari seleksi sekolah yang siap, investasi fasilitas dan tenaga, uji coba terbatas dengan audit, ekspansi bertahap, hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Setiap tahap, kata dia, perlu melibatkan kampus, pemerintah daerah, dan komunitas.

Melalui gagasan itu, Prof. Sri berharap MBG bisa tumbuh sebagai warisan kebijakan pangan yang berkelanjutan.

Sehingga tidak tergesa-gesa, tidak serba darurat, tetapi terukur, aman, dan benar-benar menyehatkan anak Indonesia. (*)