Skema Makam Tumpang Jadi Solusi Keterbatasan Lahan TPU di Kota Yogyakarta
Solusi itu dituangkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pemakaman yang baru-baru ini direalisasikan kalangan legislatif.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Skema makam tumpang dinilai jadi solusi paling konkret di tengah terbatasnya lahan pemakaman umum di Kota Yogyakarta.
Solusi itupun dituangkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pemakaman yang baru-baru ini direalisasikan kalangan legislatif.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pemakaman DPRD Kota Yogyakarta, Taufiq Setiawan, menuturkan ada titik temu dalam payung hukum itu.
Khususnya, mengenai digitalisasi administrasi, pengadaan lahan baru, dan penerapan sistem makam tumpang yang memungkinkan penumpukan beberapa jenazah di dalam satu liang lahat.
"Sehingga, ini menjadi solusi atas kebutuhan layanan pemakaman di tengah lahan yang sangat terbatas," terang Taufiq, Kamis (18/9/2025).
Perda yang baru itu, disebutnya lebih komprehensif, sekaligus mengganti aturan sebelumnya, yakni Perda No 7 Tahun 1996 yang dinilai sudah tidak relevan di tengah perkembangan zaman.
Terdapat lima jenis tempat pemakaman yang diatur, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus, Tempat Pemakaman Sosial dan Tempat Pemakaman Keluarga.
"Ada banyak hal yang diatur, namun secara teknis tetap membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Wali Kota (Perwal)," ungkapnya.
Baca juga: Sukses Lampaui Target dari Wali Kota, Tim Gateball Kota Yogyakarta Juara Umum di Porda XVII DIY 2025
Dijelaskan, mekanisme makam tumpang hanya akan diterapkan di TPU yang statusnya dikelola pemerintah daerah atau Pemkot Yogyakarta.
Skema tersebut jadi pilihan, mengingat TPU milik Pemkot, yakni Pracimalaya, Sasanalaya, Sarilaya, dan Utaralaya, kondisinya sudah penuh.
Sesuai regulasi yang kini tengah dimintakan nomor register ke Pemda DIY, sistem makam tumpang bisa dilakukan untuk jenazah yang punya hubungan keluarga.
Ketika tidak memiliki hubungan keluarga, maka ada syarat khusus berupa izin tertulis dari ahli waris jenazah yang akan ditumpangi.
"Di samping itu, jarak tumpangnya pun diatur dengan permukaan tanah paling rendah satu meter, ya," tandas politikus PPP tersebut.
"Makam tumpang juga baru bisa dilakukan di atas jenazah yang sudah dimakamkan paling singkat tiga tahun. Ini tentunya jadi solusi, karena seluruh TPU sekarang sudah penuh," urainya.
Berdasarkan kalkulasi, mekanisme makam tumpang diyakini mampu memenuhi kebutuhan pemakaman di TPU Kota Yogyakarta hingga 3,5 tahun ke depan.
Warga Pasang Spanduk Protes di Depo THR Kota Yogyakarta, Tagih Janji Pemkot soal Pengelolaan Sampah |
![]() |
---|
Pemkot Yogyakarta Siapkan Skema Darurat Atasi Krisis Sampah Dampak Pembatasan TPA Piyungan |
![]() |
---|
Pemkot Yogyakarta Kerahkan 90 'Jumilah', Pastikan Sampah yang Masuk Depo Hanya Residu |
![]() |
---|
Depo Nyaris Overload, Unit Pengolahan Sampah di Kota Yogyakarta Kerja Lembur |
![]() |
---|
Kekecewaan PHRI DIY Terkait Pembatalan Gelaran Wayang Jogja Night Carnival 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.