Akademisi UMY Nilai Presiden Prabowo Tak Paham Konteks Aksi Unjuk Rasa, Bikin Rakyat Terpolarisasi 


Setiap pesan yang disampaikan pemimpin harus dihubungkan dengan situasi yang melatarbelakanginya

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
Tangkapan Layar YouTube KOMPAS TV
Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

Senja menekankan bahwa membangun persatuan dan kesatuan bukan hanya tanggung jawab rakyat, melainkan juga DPR dan pemerintah.

"Anggota DPR seharusnya membuat kebijakan dengan partisipasi publik yang bermakna. Pemerintah juga perlu transparan agar sinergis dengan apa yang disampaikan pemimpin pada rakyat," jelasnya.

Ia mengingatkan, konsistensi antara pernyataan Presiden dan praktik kebijakan menjadi kunci agar komunikasi politik tidak dianggap kosong oleh publik.

Ucapan Tak Sejalan Realitas



Ditambahkan Senja, pernyataan Presiden Prabowo dalam merespons aksi demonstrasi tidak sejalan dengan realitas yang sedang dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan komunikasi pemerintah saat ini cenderung melepaskan konteks. Akibatnya, pernyataan Presiden sering dianggap tidak nyambung dengan keresahan publik.

"Kalau tidak nyambung, masalahnya tidak akan selesai. Karena respons tidak sesuai konteks dan tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.

Senja mengingatkan, aksi unjuk rasa tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan akumulasi kekecewaan masyarakat atas praktik pemerintah dan DPR yang jauh dari aspirasi rakyat. "Kuncinya gampang banget, respons lah sesuai konteks," ungkap dia.

Pemerintah Cenderung Lokalisasi Aksi

Senja juga menilai, pemerintah cenderung mengecilkan arti gerakan protes dengan melokalisasi peristiwa sebagai insiden sesaat, alih-alih melihatnya sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat.

"Baik pemerintah maupun DPR merespons dengan cara yang menunjukkan mereka tidak menguasai substansi masalah. Respons justru mengecilkan protes, seolah hanya peristiwa tunggal, padahal ada konteks lebih luas," tegas Senja.

Sebagai akademisi komunikasi, ia kembali menekankan bahwa komunikasi tidak pernah bebas dari konteks. Publik selalu menilai pernyataan pejabat berdasarkan rekam jejak.

"Orang akan membandingkan ucapan hari ini dengan kejadian masa lalu atau kebijakan yang akan datang. Kalau statemennya membela rakyat, apakah sebelumnya dia memang membela rakyat? Itu yang dilihat," jelasnya.

Senja mengungkap banyak pernyataan pejabat publik justru melokalisasi masalah sehingga terkesan tidak penting dan tidak mendesak.

Padahal, keresahan masyarakat terkait kinerja pemerintah adalah isu besar yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved