Massa Aksi Kritik Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Aksi di DPRD DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan demonstran mengkritik keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Senin (1/9/2025).

Mereka menilai keterlibatan militer dalam ranah sipil melanggar norma demokrasi sekaligus menimbulkan trauma sejarah.

“Seharusnya militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi. Hari ini, negara menunjukkan ketakutannya dengan menurunkan TNI menghadapi aksi. Ini yang kami kritik keras, apalagi kemarin saat pengesahan RUU TNI,” ujar Dadung, perwakilan massa aksi.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam aksi massa berpotensi menghidupkan kembali pengalaman kelam. 

“Tragedi 1998 bisa saja berpotensi terulang di tahun 2025. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena kita tahu Prabowo punya latar belakang militer. Jiwa-jiwa militeristik itu pasti akan memengaruhi gaya kepemimpinannya, yang bisa melahirkan sikap otoriter,” kata Dadung.

Pantauan di lapangan, massa beratribut dominan hitam tiba sekitar pukul 12.31 WIB.

Mereka berorasi singkat di kawasan pedestrian sebelum diperbolehkan masuk ke kompleks gedung dewan usai bernegosiasi dengan aparat kepolisian. 

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung di dalam gedung dan massa berencana melanjutkan pergerakan ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Baca juga: 200 Nayantaka DIY Ikut Kawal Malioboro saat Aksi Unjuk Rasa

Selain menyoroti pengamanan aksi, massa juga menuntut reformasi total institusi negara, terutama Polri.

Mereka menilai aparat kerap bertindak represif hingga menimbulkan korban jiwa. 

“Polri beberapa kali menangani massa aksi dengan cara represif. Pada tanggal 25 kemarin terjadi tragedi. Ada kawan-kawan kita dari ojol, Affan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda. Di Jogja, ada juga kawan mahasiswa dari Amikom yang dipukuli polisi sampai meninggal,” ucap Dadung.

Mereka juga menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.

“Hal ini sangat tidak pantas, apalagi dalam kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang sangat lemah. Masyarakat kesusahan mencari lapangan kerja, tetapi DPR malah menaikkan gaji dan mempergemuk diri mereka sendiri, tanpa melihat rakyat yang menderita,” ujarnya.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan rencana pembatalan kenaikan tunjangan itu, massa menyebut janji semata tidak cukup. 

“Kita belum cukup puas kalau itu hanya sebatas omongan pemerintah. Kita sudah terlalu sering menerima janji-janji dari pembuat kebijakan, tapi tidak pernah terealisasi. Maka dari itu, kami akan terus turun ke jalan,” kata Dadung. (*)