DPRD DIY Tekankan Evaluasi Subsidi Trans Jogja di Tengah Meningkatnya Kepemilikan Kendaraan Pribadi

"Ya mestinya kan yang namanya BUMD itu kan juga punya kemandirian bagaimana untuk membiayai dirinya dan sebagainya," ujar Lilik.

Lilik menambahkan, porsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk infrastruktur dan transportasi umum juga perlu ditingkatkan agar pembangunan berjalan lebih optimal.

“Sesuai aturan, mestinya ada 10 persen dari PKB untuk infrastruktur dan transportasi umum. Tapi realisasinya baru sekitar Rp63 miliar. Angka ini tentu belum ideal. Ke depan, kami ingin ada pembahasan lanjutan agar anggaran ini benar-benar cukup dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia menegaskan, angka Rp6,8 miliar sebagai pengalihan anggaran sudah menjadi keputusan final di KUA-PPAS 2026.

Meski demikian, DPRD DIY tetap membuka ruang untuk evaluasi jika nantinya diperlukan kajian ulang terkait jumlah penumpang harian, kebutuhan riil operasional, dan efektivitas subsidi yang diberikan.

"Walaupun kami masih berharap, kita semua masih berharap itu akan tambah lagi atau evaluasi ke depannya," harapnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY memastikan akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pengurangan subsidi operasional Trans Jogja sebesar Rp6,8 miliar pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan rute dan pendapatan agar layanan Trans Jogja tetap berjalan maksimal.

“Kami berupaya melakukan optimalisasi rute dan pendapatan. Doakan saja, semoga tidak mengurangi layanan kepada masyarakat,” ujar Erni.

Terkait kemungkinan penyesuaian tarif, Erni belum bisa memastikan. Ia menegaskan bahwa opsi tersebut masih akan dikaji bersama pihak-pihak terkait.

“Masih akan kami kaji kembali,” kata dia. (*)