Pemda DIY Tegaskan Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja Publik dalam RAPBD 2026

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja publik menjadi jawaban Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) atas pandangan umum fraksi DPRD DIY mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Strategi itu disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam rapat paripurna DPRD DIY, Rabu (10/9/2025).

Dalam kesempatan itu, KGPAA Paku Alam X membacakan jawaban Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X terhadap saran dan pertanyaan fraksi-fraksi.

Pemda DIY menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat di tengah menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

“Peningkatan pengelolaan pajak daerah dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengembangan infrastruktur, menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah pusat, serta mendorong inovasi dan digitalisasi,” ujar KGPAA Paku Alam X.

Paku Alam X menegaskan strategi kebijakan RAPBD 2026 diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Kelompok program dibagi menjadi empat, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan akses terhadap sumber daya,” katanya.

Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi instrumen peningkatan PAD.

“Upaya peningkatan PAD melalui optimisasi BMD terus dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan, penguatan SDM, serta bersinergi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang maupun Lembaga Manajemen Aset Negara,” ungkap KGPAA Paku Alam X.

Selain itu, Pemda DIY menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka 2026 pada kisaran 3,11–3,67 persen.

“Program-program tersebut antara lain pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan industri, hingga pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Respons kepada Fraksi

Jawaban Gubernur DIY juga disampaikan secara rinci untuk menanggapi pandangan masing-masing fraksi.

Kepada Fraksi PDI-P, pemerintah menegaskan pembangunan berwawasan inklusif yang ditujukan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Menjawab Fraksi Gerindra, KGPAA Paku Alam X menyatakan kenaikan target pajak daerah tidak berasal dari peningkatan beban masyarakat.