Antara Koperasi Merah Putih dan BUM Desa

Oleh : Juang Gagah Mardhika SIP MSos
Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM - Desa bukan lahan kosong yang menunggu diisi kebijakan negara. 
Desa telah hidup jauh sebelum Negara hadir, dengan pengetahuan, tata kelola, dan daya hidupnya sendiri. Sebelum istilah “pemberdayaan” dikenal, masyarakat desa sudah berdaya: mengolah tanah, menjaga air, membangun gotong royong, menyelesaikan konflik, dan merawat pengetahuan lokal lintas generasi. 

Karena itu, desa bukan sekadar objek program, melainkan subjek yang telah memiliki sejarah, kapasitas, dan kebijaksanaan hidupnya sendiri. 

Desa tumbuh dari pengalaman hidup rakyat, bukan dari perencanaan birokrat dan teknokrat diatas meja yang tidak paham akan sejatinya desa. 

Desa memiliki sejarah, ingatan, dan logika sosialnya sendiri. Karena itu, desa bukan sekadar lokasi proyek pembangunan, melainkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan. 

Di sanalah rakyat bekerja, bertahan, dan menentukan arah hidupnya.

Ketika Negara masuk ke Desa, yang terjadi tidak pernah sesederhana memberi bantuan atau membentuk lembaga baru. 

Setiap kebijakan selalu membawa cara pandang tertentu. Ia membawa gagasan tentang apa itu kemajuan, siapa yang dianggap tahu, dan siapa yang berhak menentukan masa depan desa. 

Maknanya adalah bahwa kehadiran Negara di Desa tidak pernah netral. 

Setiap kebijakan membawa cara pandang tertentu tentang apa itu kemajuan, pengetahuan mana yang dianggap sah, dan siapa yang berhak mengambil keputusan. 

Desa tidak hanya diatur melalui anggaran dan program, tetapi juga melalui standar berpikir yang ditanamkan. 

Kebijakan bekerja sebagai kekuasaan yang halus: ia membentuk apa yang dianggap benar, wajar, dan pantas, sering kali tanpa disadari. 

Pengetahuan lokal bisa tersisih, sementara logika birokrat dan teknokrat dianggap sebagai kebenaran umum. 

Ketika warga mulai menilai diri dan desanya dengan ukuran Negara, di situlah kekuasaan bekerja paling efektif bukan dengan paksaan, melainkan melalui penerimaan.

Dalam kerangka inilah Koperasi Desa Merah Putih perlu dibaca. Ia tidak cukup dilihat sebagai program ekonomi atau simbol semangat kebangsaan.