Harda menyadari, bendera ataupun mural bertema one piece yang dikibarkan atau dibuat warga bagian dari ekspresi.

Walaupun sebagai pimpinan daerah, dirinya tidak membolehkan maupun melarang karena harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. 

Kendati demikian ia juga berpendapat, jika gambar Jolly Roger dengan tengkorak topi jerami dan tulang bersilang itu dianggap sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, maka sebaiknya disampaikan dengan budaya bangsa Indonesia.

"Saya menghormati teman-teman yang gak puas dengan kebijakan kebijakan tertentu, monggo saja. Tapi ya menurut saya (kritik disampaikan) dengan budaya kita. Misalnya, ngomong dengan baik, datang ke pemangku kepentingan. Atas nama pribadi maupun kelompok, monggo. Ini loh, soal ini mbok ditinjau kembali dan sebagainya. Pemikiran saya seperti itu," katanya. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman, Samsul Bakri mengamini belum ada perintah dari pimpinan untuk melakukan sweeping terkait bendera One Piece menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia tahun ini.

Pihaknya sebatas melakukan pemantauan, belum sampai tindakan, apalagi sweeping. 

Menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti, pihaknya lebih fokus menggelorakan semangat nasionalisme yang dirayakan oleh masyarakat melalui beragam kegiatan positif. Mulai dari lomba, hiburan, maupun doa bersama atau tirakatan. 

"Semua itu bertujuan lebih menanamkan dan meningkatkan jiwa rasa nasionalisme di masyarakat. Itu lebih berharga dibanding berfikir untuk memasang (one piece) itu ya," kata dia.(*)