DPC PDIP Kulon Progo Antisipasi Politik Uang dengan Bentuk Satgas Beranggotakan 500 Orang

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kulon Progo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tangkap Tangan (OTT) Politik Uang. 

Sebanyak 500 orang diterjunkan menjadi Satgas OTT Politik Uang ini.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo, Fajar Gegana mengatakan Satgas ini dibentuk sebagai bentuk peran serta pihaknya dalam mengamankan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada 27 November mendatang.

"Kami mengantisipasi praktik jual beli suara lewat politik uang di Pilkada melalui Satgas OTT ini," kata Fajar pada Kamis (21/11/2024).

Ia mengatakan Satgas ini dibentuk sebagai wujud nyata komitmen pihaknya untuk tidak terlibat praktik jual beli suara.

Apalagi pihaknya juga mengusung salah satu pasangan calon (paslon) yaitu Novida Kartika Hadhi dan Rini Indriani.

Menurut Fajar, 500 personel Satgas OTT Politik Uang terdiri dari unsur relawan, pengurus partai, hingga sayap partai.

Mereka akan disebar ke seluruh titik di Kulon Progo, terutama yang dinilai rawan terjadinya Politik Uang.

"Kami terjunkan mereka mulai besok sampai hari pemungutan suara pada 27 November nanti," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Kulon Progo Kembali Tertibkan Ribuan APK Pilkada 2024 yang Langgar Aturan Pemasangan

Fajar mengatakan hasil pengawasan dari Satgas OTT Politik Uang akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo.

Sebab lembaga inilah yang lebih berwenang untuk melakukan penanganan.

Lewat Satgas ini, ia ingin agar pelaksanaan Pilkada bebas dari Politik Uang dan berjalan dengan adil.

Masyarakat pun bisa menentukan pilihannya sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan atau paksaan.

"Kami ingin pelaksanaan Pilkada 2024 ini berjalan secara bermartabat dan terhormat," kata Fajar.

Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto sebelumnya juga sudah meminta seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024 untuk menjaga situasi kondusif.

Termasuk dari politik uang hingga pelanggaran netralitas.

Deklarasi pun dilakukan bersama para paslon hingga pihak terkait sebagai wujud komitmen mereka dalam mencegah pelanggaran.

Mereka diharapkan mampu menjalani kontestasi Pilkada sesuai regulasi.

"Yang jelas kami upayakan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi," jelas Marwanto.(*)