Suara Warga Bantul Tanggapi Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI yang Kian Bertambah

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, menanggapi persoalan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kian bertambah. 

Bahkan, anggota DPR juga mendapat tunjangan beras senilai Rp12 juta per bulan hingga perumahan Rp50 juta per bulan. 

Seorang warga Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Nurazam (42), mengaku menyayangkan dengan kondisi itu.

Apalagi kondisi perekonomian Tanah Air dinilai sedang tidak baik dan banyak masyarakat yang hidup pas-pasan, sehingga kian menjerit.

"Itu gila. Kami dengan gaji yang pas-pasan dan harus hidup dengan penuh pajak sudah sangat menderita. Kita makan di warung waralaba aja sudah kena pajak. Itu baru makan, belum yang lainnya. Kan tidak masuk akal," katanya, kepada Tribunjogja.com, Rabu (20/8/2025).

Ia pun menyampaikan bahwa selama beberapa waktu terakhir, hasil omzet jualan produk lokalnya turut menurun.

Padahal, ia memiliki banyak kebutuhan hidup dan harus membayar cicilan per bulan.

"Jadi kami sedih banget ketika melihat DPR menari-nari di atas penderitaan rakyat. Seharusnya, sebagai wakil rakyat, DPR bisa mendukung keperluan masyarakat, begitu juga dengan pemerintah," tuturnya. 

Baca juga: Dampak Hujan Lebat dan Angin Kencang: Ada 21 Kejadian Bencana di Bantul, Kerugian Capai Rp152 Juta

Senada, seorang warga Kapanewon Pajangan, Setiawan (37), menganggap bahwa kebijakan untuk gaji dan tunjangan DPR itu sangat lucu dan tidak masuk akal.

"Menurut saya itu hal yang sangat lucu. Kenapa saya anggap lucu? Gini ya, pemerintah menginstruksikan untuk di lakukan efisiensi di setiap instansi, namun yang terjadi di pimpinan pusat justru terbanding terbalik dengan yang di daerah," jelasnya.

Menurutnya, masih banyak warga negara yang menangis meratapi hidupnya. Sedangkan, yang duduk di atas malah asik berjoget-joget riang gembira menikmati kenaikan tunjangan.

"Saya sebagai masyarakat , sebagai karyawan swasta yang menghidupi enam orang dalam satu rumah dengan gaji di bawah UMK benar-benar merasakan betapa sulitnya mencari uang saat ini," tutur dia.

Dikatakannya, sebagai wakil rakyat, seharusnya DPR juga merasakan penderitaan rakyat dan jangan hanya mengucap janji-janji di mulut saat melakukan kampanye politik.

"Sebagai wakil rakyat, seharusnya para DPR siap menyalurkan aspirasi rakyat. Namun fakta yang terjadi apakah itu benar-benar dijalankan ucapannya. Saya rasa tidak semua benar-benar dijalankan janji politik yang disampaikan," tutup dia.(*)