Pemkab Bantul Akan Gelontorkan Hampir Rp60 Miliar Untuk Jamkesda

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berencana menggelontorkan hampir Rp60 miliar anggaran tahun 2026 untuk pemberian perlindungan kesehatan berupa  jaminan kesehatan daerah (jamkesda). 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Tri Widyantara, mengatakan, anggaran yang dipersiapkan itu hanya diberikan untuk mencukupi jaminan kesehatan semua warga kurang mampu.

Demikian pula untuk pembayaran premi yang diberikan bagi warga Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Anggaran untuk pembayaran premi PBI APBD ini cukup besar karena UHC kita sekarang sudah 98,2 persen. Jadi, ini juga menyerap anggaran cukup besar untuk jamkesda yang digunakan untuk pembayaran premi PBI APBD," katanya, Senin (18/8/2025).

Disampaikannya, cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) untuk Kabupaten Bantul saat ini telah mencapai lebih dari 98 persen.

Maka dari itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar agar jaminan kesehatan bagi warga dapat berjalan optimal.

Baca juga: Pemkab Bantul Wacanakan Pengadaan Seragam Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru 2026

Saat disinggung terkait jumlah warga Bumi Projotamansari yang harus di-cover dalam pembayaran premi tersebut, Agus mengaku tidak menghapal datanya.

Akan tetapi, merujuk pada cakupan UHC yang 98 persen, maka di antaranya ada yang dipenuhi dari APBN dan perusahaan bagi peserta BPJS bukan PBI.

"Karena UHC yang 98 persen itu nanti ada dari PBI APBN, PBI APBD, kalau jumlah yang dibiayai daerah saya lupa, tetapi untuk mencukupi cakupan kesehatan semesta 98 persen. Namun, harapannya bisa lebih banyak lagi dari 98 persen itu," ucap Agus.

Tak heran, jika untuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026, instansinya memperoleh porsi yang cukup besar.

Namun, Agus enggan menyebutkan besaran angka anggaran dari KUA PPAS 2026 tersebut.

Meski begitu, sebenarnya besaran anggaran dalam KUA PPAS 2026 itu masih digodog.

Secara total, anggaran yang diusulkan dalam KUA PPAS 2026 itu juga tidak hanya untuk satu program itu, tetapi juga untuk mencakup kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan di jenjang layanan kesehatan.

Sebagai contoh di tingkat Puskesmas, kata Agus juga perlu anggaran besar. Pasalnya, selain untuk Kapitasi Puskesmas, sistem pembayaran yang digunakan dalam program JKN berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, juga untuk operasional Puskesmas.

"Maka, untuk 2026 anggaran kita besar itu karena sekarang untuk APBD kita gabungan. Ada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Panembahan Senopati, Rumah Sakit Saras Adyatma, dan Puskesmas. Jadi memang dialokasikan dana besar, karena anggarannya ada sendiri," tutupnya.(*)