Bendera 'One Piece' sebagai Simbol Protes, Dosen Unisa Yogyakarta Minta Pemerintah Lebih Responsif
Menurutnya, pengibaran bendera yang bukan lambang negara tidak otomatis bermakna pelanggaran.
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
Namun, pada tataran teknis ada pula pemberitaan tentang instruksi penghapusan gambar atau simbol tertentu yang memicu perdebatan di publik.
Gerry menilai kebijakan yang konsisten dan komunikatif akan lebih efektif meredam polarisasi dibandingkan tindakan represif.
“Pemerintah sebaiknya berupaya lebih konsisten dalam mengambil kebijakan, tidak represif, mengutamakan pendekatan terbuka dan komunikatif terhadap masyarakat. Upaya ini dirasa akan lebih efektif dalam meredam polarisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Alih-alih mengutamakan pendekatan pelarangan secara keras,” ucapnya.
Sikap terhadap ekspresi anak muda menjadi sorotan tersendiri dalam penjelasan Gerry.
Ia melihat pengibaran bendera ini sebagai bagian dari cara generasi Z berekspresi — berbeda dari generasi sebelumnya, cenderung kreatif dan out of the box — sehingga pergeseran budaya terasa tak terelakkan.
“Kondisi tersebut, selama tidak melanggar norma dan aturan, saya berpendapat sah saja dilakukan. Hal ini relevan dengan kalimat setiap orang ada masanya, mungkin saat ini memang eranya gen Z berekspresi dengan caranya. Tugas generasi sebelumnya membimbing dan mengarahkan agar tidak kebablasan,” tandas Gerry. (*)
Penghasilan DPR Tembus Ratusan Juta Rupiah per Bulan, Begini Komentar Dosen UGM |
![]() |
---|
Dosen UGM Desak LMK Tinjau Ulang Kebijakan Royalti Bagi Pelaku Usaha Kecil |
![]() |
---|
FKes Unjaya-Penerbit Deepublish Berkolaborasi, Tingkatkan Kapasitas Dosen dalam Penulisan Buku Ajar |
![]() |
---|
Pemerintah Serius Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Dosen, Anggarkan Rp 178 Triliun di 2026 |
![]() |
---|
UPY Kolaborasi dengan UPI, Tingkatkan Kompetensi Dosen Lewat Pelatihan Deep Learning |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.