Pemkab Bantul Perkuat Program Berbasis Danais untuk Kesejahteraan Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melakukan sosialisasi keistimewaan dengan tema Arah Kebijakan Perencanaan Urusan Keistimewaan di kapanewon tahun 2027.

Sosialisasi itu sebagai sarana untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan keistimewaan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berujar sosialiasi tersebut juga menjadi bagian untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan program berbasis Dana Keistimewaan (Danais) dengan fokus utama pelaksanaan Danais tidak hanya tepat sasaran, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di bidang kebudayaan, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan.

"Maka, sangat penting adanya penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program keistimewaan. Bahkan, peran para Panewu dalam mengawal dan mengarahkan program Danais di tingkat kalurahan agar lebih tepat guna dan akuntabel," katanya, saat Sosialisasi Keistimewaan digelar di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, Bumi Projotamansari memiliki potensi besar untuk menurunkan angka kemiskinan dengan pemanfaatan Danais melalui program Lumbung Mataraman dan pemanfaatan lahan kas desa.

Artinya, keistimewaan bukan sekadar seni tradisi seperti wayang, jathilan, atau ketoprak, akan tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan desa.

"Program dan kegiatan keistimewaan DIY di kalurahan harus terus ditingkatkan akuntabilitasnya, bukan hanya dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga urgensi kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak/Ibu Panewu harus aktif mengawal dan mengarahkan perencanaan program Danais agar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Roy Robert, menyampaikan, kegiatan sosialisasi kali ini menjadi upaya untuk menyinergikan antara perencanaan program Danais di tingkat kalurahan dan kapanewon dengan visi pembangunan provinsi dan Nasional.

"Usulan dari kalurahan yang bersumber dari Danais harus diketahui dan dikawal oleh para Panewu. Jadi sinkron antara visi misi Bapak/Ibu Lurah maupun Bapak Bupati dan Wakil Bupati harus tetap sejalan dengan visi misi maupun RPJMD dari Pak Gubernur DIY yang tentunya harus sejalan juga dengan RPJM kita yang ada di pemerintah pusat," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Paniradya Kaistimewaan DIY, Tri Agus Nugroho, turut mengatakan, bahwa selama ini terdapat hasil yang positif dari efektivitas pemanfaatan penggunaan Danais.

Salah satunta yakni tren penurunan angka kemiskinan di DIY, termasuk di Kabupaten Bantul.

"Angka kemiskinan per Maret 2025 menunjukkan penurunan yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat. Perencanaan 2027 juga harus mengacu pada visi Gubernur, yakni pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.(*)