Jagongan Warga: Ruang Temu Warga dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (YLKiS) menggelar forum terbuka bersama komunitas/organisasi maupun warga Kulon Progo dengan mengundang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.

Pertemuan ini bertempat di Swiss-belhotel Airport Yogyakarta, Temon, Kulon Progo yang dihadiri oleh berbagai latar belakang komunitas/organisasi yang tersebar di Kulon Progo seperti Jaringan Inklusi Kulon Progo (Jarikrogo), Aliansi Pemuda Kulon Progo, Komunitas Sinau Bareng, BEM, IPNU, IPPNU, IPM, IMM, Seikat, PPDI, Difabel Siaga Bencana (Difagana), HWDI Kulon Progo, SPM Pariwisata Yogyakarta, Fatayat NU, Perempuan Berkebaya dan lain sebagainya.

Forum ini menjadi ruang temu antara warga Kabupaten Kulon Progo dengan Pemkab Kulon Progo untuk mengingatkan kembali janji kampanye, sekaligus menagih komitmennya yang diharapkan diakomodir dalam perencanaan dan program pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Forum Jagongan Warga berupaya untuk mendiskusikan beberapa isu warga dalam penerapan visi-misi bupati terpilih Kulon Progo yang baru.

Terpilihnya bupati baru tersebut tentu menjadi harapan tersendiri bagi warga Kulon Progo.

Sebagai warga negara, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan sekaligus mengawal komitmen yang pernah disampaikan di masa kampanye.

Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam forum jagongan warga ini ialah inklusivitas, ketenagakerjaan, pendidikan dan pertanian.

Tentu isu tersebut perlu untuk dikawal bersama antara pemerintah dan warga Kulon Progo, agar penerapanya dapat dirasakan langsung oleh warga Kulon Progo.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Program Manager YLKiS, Tri Noviana dalam sambutanya.

“Jagongan warga ini merupakan proses panjang yang dimulai dari penyusunan aspirasi warga sampai dengan terpilihnya pemimpin baru di Kulon Progo. Tujuannya menjadi ruang aspirasi warga sebagai upaya mengawal proses pembangunan yang lebih demokratis dan inklusif di Kulon Progo. LKiS selalu menempatkan diri sebagai jembatan penghubung antara warga, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, hingga DPRD,” ujarnya.

Forum Jagongan Warga ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Aris Syarifuddin, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo, Diana Puspitasari dan Restu Dewandaru untuk mendengarkan aspirasi kebutuhan warga serta mendialogkan gagasan, program kerja dan visi-misi yang akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo.

Aspirasi kebutuhan warga disampaikan oleh empat perwakilan komunitas/organisasi yang berbeda dan diperkuat dengan data-data temuan yang dihimpun oleh YLKiS.

Para peserta yang hadir juga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

Setelah pihak Bapperida dan DPRD Kabupaten Kulon Progo menanggapi aspirasi warga, rangkaian diskusi ditanggapi oleh Iranda Yudhatama dari Swara Nusa Institute yang mengulas realitas masalah yang terjadi pada setiap komunitas maupun warga dan penerapanya pada program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Sesi Jagongan Warga dibuka dengan penyampaian aspirasi oleh masing-masing komunitas.

Pada isu pertama, Inklusivitas, Hardi selaku perwakilan dari Difabel Siaga Bencana (Difagana) Kulon Progo menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada kelompok minoritas, seperti fasilitas umum yang tidak aksesibel pada tempat wisata di Kulon Progo.

“Gedung pemerintah di Kulon Progo 50 persen belum aksesibel, seperti aula adikarta yang masih berundak-undak.” ujarnya.

Hal tersebut ditanggapi oleh Diana Puspitasari dari Bapperida Kulon Progo.

“Masukan ini jadi catatan untuk kami, namun kami usahakan untuk pelaksanaan-pelaksanaan untuk acara yang terkait dengan keterlibatan masyarakat kami laksanakan di ruang yang lebih ramah terhadap difabel,” katanya.

Selain itu, Hardi juga menyoroti persoalan fasilitas pembangunan rumah ibadah yang belum menyasar agama minoritas/kepercayaan. 

“Semua agama kami prioritaskan, untuk kegiatan keagamaan yang bisa kami dukung sudah kami koordinasikan dengan Kemenag,” imbuh dia.

Isu kedua ialah isu ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Janu, selaku perwakilan Serikat Pekerja Mandiri Pariwisata (SPMPar) Yogyakarta.

Ia menyoroti bagaimana generasi muda sekarang memilih pekerjaan informal.

Hal tersebut disebabkan oleh susahnya mencari pekerjaan.

Sedangkan Bapperida menyebutkan bahwa Pemda akan memperbanyak job fair sesuai dengan arahan Bupati Kulon Progo.

Pada isu pendidikan, Deva, perwakilan dari BEM IKIP PGRI Wates, menyoroti kurang meratanya perpustakaan keliling yang ada di Kulon Progo saat ini. Perpustakaan keliling ini hanya terpusat di Kota Wates.

“Saya orang Girimulyo, jarang bahkan gak pernah lihat ada perpustakaan keliling sampai sana”, ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti minimnya orang muda yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Untuk memperluas akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, Pemda Kabupaten Kulon Progo sedang menjajaki kerjasama dengan 11 universitas.

Salah satu universitas yang sudah menjalin kerja sama yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada isu terakhir terkait pertanian, masalah krisis iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim.

Perubahan pola hujan yang tidak menentu membuat para petani kesulitan mengatur jadwal tanam dan panen.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Elang, selaku perwakilan OPSI, dalam menanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap krisis iklim yang sedang terjadi.

“Bagaimana komitmen kita terhadap krisis iklim karena berimplikasi langsung ke pertanian kita. Iklimnya ndak stabil, belum lagi tanah kita semakin rusak,” ujarnya.

Diana menjelaskan bahwa krisis iklim juga sudah masuk di RPJMD Kulon Progo.

Segala aspirasi yang telah disampaikan setiap warga direspons baik oleh ketua DPRD Kulon Progo.

Sesuai tugas dan fungsi DPRD yaitu penganggaran, pembuat regulasi, dan pengawasan.

“Kami siap bersama-sama dengan panjenengan semua untuk mengawasi perjalanan visi misi bupati dan ini tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.

Melalui dialog yang jujur dan partisipatif, menjadi awal sinergitas dan kolaborasi antara warga dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ramah, adil, dan berpihak pada semua warga. (*)