Usut Kasus Dugaan Pengadaan Bandwidth Internet di Diskominfo Sleman, Kejati Sudah Periksa 20 Saksi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memeriksa 20 saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bandwidth internet periode 2022–2024 dan sewa colocation disaster recovery center (DRC) tahun 2023–2025 di Diskominfo Kabupaten Sleman.

Saksi yang diperiksa berasal dari Diskominfo Sleman dan sejumlah penyedia internet.

“Penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi, baik dari pihak Diskominfo Sleman maupun pihak penyedia internet service provider (ISP), yaitu PT SIMS, PT GPU, dan PT Gmedia,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan, SH dalam keterangan tertulisnya.

Herwatan mengungkapkan, penyidik pada Kamis (24/7/2025) kemarin juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman.

Penggeledahan dimulai pukul 10.30 hingga 14.45 WIB di kompleks kantor Diskominfo Sleman, Jalan Parasamya No. 1, Tridadi, Kecamatan Sleman. Tindakan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DIY Bagus Kurnianto, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Pengendalian Operasi Buyung Anjar Purnomo, SH, MH.

Baca juga: Kejati DIY Geledah Kantor Diskominfo Sleman, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Internet & Colocation DRC

Dia mengungkapkan, sebelum melaksanakan penggeledahan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dusun Beran.

Penyidik kemudian menunjukkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, serta penetapan izin penggeledahan sebelum memeriksa sejumlah ruang, antara lain ruang arsip, ruang Kabid Infrastruktur, ruang bendahara, dan ruangan lain yang diduga menyimpan dokumen terkait pengadaan tersebut.

Dari penggeledahan, penyidik menyita 34 dokumen, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), surat perjanjian kerja, dokumen pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengadaan bandwidth internet 2022–2024 dan sewa colocation DRC 2023–2025.

Penyidikan perkara ini mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama.

Menurut Herwatan, berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

Penyidik akan terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi dan menelaah dokumen yang telah disita. (*)