Mimbar Legislasi : Anggota DPRD Bantul Suratman Ajak Stakeholder Optimalkan Wajah Selatan Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Suratman, mengajak stakeholder untuk mengoptimalkan kawasan selatan menjadi destinasi utama wisatawan dari berbagai daerah ke Bumi Projotamansari.

Optimalisasi pemanfatan sumber daya alam (SDA) harus dilakukan untuk menyelaraskan visi Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. 

Politisi Partai PDI-Perjuangan itu mengatakan, kawasan infrastruktur jalan di selatan Bumi Projotamansari saat ini telah mendapatkan proyek strategis nasional. 

Di sana, terdapat Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23 atau jalur penghubung Kabupaten Bantul dengan Gunungkidul dan terdapat Jembatan Pandansimo atau jalur penghubung Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo.

"Dua proyek strategis itu rencanya akan dibuka dalam beberapa waktu ke depan. Ketika proyek nasional itu sudah dapat dipergunakan untuk umum, maka itu menjadi tantangan Pemkab Bantul supaya menggaet masyarakat dari berbagai daerah agar mereka mampir dan berwisata di Kabupaten Bantul," katanya kepada Tribunjogja.com, Selasa (15/7/2025).

Lanjutnya, optimalisasi kawasan itu perlu peran besar dari sejumlah stakeholder termasuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul dan Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul. 

Instansi itu dinilai perlu didorong untuk aktif bagaimana kawasan selatan Bantul menjadi baik dan mempoles obyek wisata yang lebih fresh. 

Kemudian stakeholder terkait juga didorong untuk aktif membuat strategi agar wisatawan di Bantul dapat menghabiskan waktu dan menginap di kawasan tersebut.

"Artinya, semua perlu diiringi dengan keterlibatan sarana prasarana atau fasilitas pariwisata yang baik. Demikian pula dengan tata taman oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul serta sarana transportasi yang perlu digarap oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan Bantul. Ketika semua berjalan baik, maka perlu didorong ketelibatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pendongkrak lapangan kerja maupun pendorong pertumbuhan ekonomi Bantul," jelasnya.

Suratman menyebut, untuk bisa memoles dan memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung di kawasan selatan memang membutuhkan sokongan prioritas anggaran. 

Baca juga: Anggota Komisi C DPRD Bantul Nur Huda Ajak Pemangku Kebijakan Selesaikan Masalah Sampah

Sebab, jika tidak mendapatkan prioritas anggaran, maka optimalisasi pariwisata Bantul diperkirakan tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga Bantul akan kalah dengan kabupaten yang lain.

Sebagai tindakan nyata, pihaknya pun tengah mendukung percepatan optimalisasi kawasan selatan dengan menganggarkan alokasi anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Namun, yang menjadi tanda tanya saat ini adalah bagaimana untuk wilayah yang tidak memiliki potensi pariwisata? Maka, saat ini, kami mendorong agar pemerintah menggelar pelatihan pembuatan souvenir, UMKM, dan sebagainya. Mereka perlu diberikan pelatihan, supaya hasil kerajinan atau produk lokal buatan mereka bisa mewarnai pasar wisata Bantul," tutup politisi dari Dapil 3 Bantul (Kapanewon Imogiri, Dlingo, Pleret) itu.(nei)