Inflasi Bukan Sekadar Angka, Sri Sultan HB X Tekankan Ketahanan Pangan sebagai Tanggung Jawab Negara

Pengendalian Inflasi harus dimaknai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga martabat rakyat dan ketahanan keluarga. 

Dok.Istimewa
RAPAT TPID - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Selasa (24/6/2025). Sultan menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar urusan statistik, melainkan cerminan daya tahan sistem pangan dan ketahanan hidup rakyat, serta bentuk kehadiran negara menjaga martabat dan kesejahteraan keluarga. 

Bank Indonesia sendiri, lanjut Sri Darmadi, telah merumuskan beberapa strategi utama dalam pengendalian inflasi di DIY.

Strategi tersebut merujuk pada kerangka empat pilar: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

Strategi ini mencakup peningkatan produksi melalui perbaikan sektor on farm dan off farm, sinkronisasi program pemerintah dengan gerakan sosial masyarakat, serta inovasi pengendalian inflasi berbasis digitalisasi.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan hilirisasi komoditas unggulan DIY dan komunikasi efektif kepada publik, termasuk melalui forum-forum seperti HLM TPID.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Herum Fajarwati, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa inflasi DIY per Mei 2025 secara bulanan (month to month) tercatat sebesar -0,15 persen dibanding April 2025, sementara secara tahunan sebesar 2,05 persen, dan sebesar 1,56 persen terhadap Desember 2024 (year to date).

Ia menyebutkan bahwa inflasi DIY selama 2025 menunjukkan pergerakan fluktuatif, tetapi masih dalam tren yang sejalan dengan inflasi nasional. Puncak inflasi DIY terjadi pada April 2025 sebesar 1,67 persen, sementara deflasi terdalam terjadi pada Februari 2025, yakni -0,86 persen.

"Dalam upaya pengendalian inflasi, perhatian harus diarahkan pada komoditas yang memiliki andil besar serta komoditas yang rentan terhadap gejolak harga," terangnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa guna mengukur efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, diperlukan indikator-indikator pengawasan yang akurat dan dapat diakses oleh publik dan pemangku kebijakan.

BPS DIY merilis tiga indikator utama, yakni Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah bulanan, dan Koefisien Variasi Harga mingguan. 

Menurutnya, diseminasi berkala terhadap ketiga indikator ini sangat penting untuk merancang program kerja TPID dan TPIP yang lebih terarah dan berbasis data. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved