Inflasi Bukan Sekadar Angka, Sri Sultan HB X Tekankan Ketahanan Pangan sebagai Tanggung Jawab Negara

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Inflasi bukan semata persoalan angka statistik, melainkan cerminan daya tahan sistem pangan dan kemampuan hidup masyarakat.

Pengendalian inflasi, menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, harus dimaknai sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga martabat rakyat dan ketahanan keluarga. 

Hal tersebut disampaikan Sri Sultan HB X dalam sambutannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Selasa (24/6/2025). 

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan HB X mengungkapkan bahwa inflasi DIY per Mei 2025 tercatat sebesar 2,04 persen (year on year/yoy), masih berada dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 ±1 persen.

Sri Sultan HB X menekankan di balik kerja teknokratis pengendalian inflasi, terdapat semangat luhur yang harus dijaga, yaitu bahwa pangan adalah hak dasar rakyat dan menjaga stabilitas harga merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus konstitusional pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Kolaborasi antara TPID provinsi dan TPID kabupaten/kota perlu terus diperkuat dengan semangat inovasi dan tata kelola pemerintahan yang terhubung (connected governance) dalam kerangka otonomi yang berpihak pada rakyat," ujar Sri Sultan HB X.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, Sri Sultan HB X menyebut berbagai ancaman yang perlu diwaspadai, seperti inflasi yang terlalu rendah akibat intervensi sesaat, volatilitas harga pangan global, keterbatasan fiskal daerah, serta kerentanan produsen lokal terhadap gejolak pasar. 

Sultan menegaskan bahwa dalam situasi demikian, intervensi harga tidaklah cukup. Pemerintah daerah perlu mulai melangkah menuju transformasi struktural sistem pangan. 

Sultan menyarankan agar bupati, wali kota, serta dinas terkait bisa menjamin keberlanjutan produksi meskipun terjadi deflasi.

Selain itu, reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal juga perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan inflasi. 

Langkah lainnya mencakup modernisasi prasarana dan infrastruktur pertanian berbasis teknologi, penyusunan neraca pangan DIY secara komprehensif dan transparan di setiap kabupaten/kota, optimalisasi lahan tidur dan tanah kas desa untuk memperkuat produksi lokal, serta memperkuat komunikasi publik agar ekspektasi inflasi tetap rasional.

Sri Sultan menegaskan bahwa forum koordinasi seperti ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan panggilan strategis untuk merawat stabilitas daerah, memperkuat fondasi ketahanan pangan, dan merancang langkah-langkah kolaboratif lintas sektor. Dengan begitu, menurutnya, daya beli masyarakat dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan bahwa tekanan inflasi DIY tahun 2025 diperkirakan akan tetap terkendali, selama ada jaminan kecukupan pasokan pangan pokok strategis. 

"Untuk itu, diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," ujarnya.

Selain itu, Sri Darmadi juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk pengendalian inflasi pangan, terutama mengingat potensi peningkatan permintaan bahan pangan akibat program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah pusat.