Sinergi Kampus dan Perbankan, UAD dan BPD DIY Syariah Dorong Ekosistem Halal Terintegrasi di Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Universitas Ahmad Dahlan (UAD) bersama Bank BPD DIY Syariah mengintensifkan kolaborasi dalam penguatan ekosistem halal di Yogyakarta.

Melalui pendekatan lintas sektor dan dukungan teknologi keuangan syariah, kerja sama ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi, pembiayaan, dan gaya hidup halal secara menyeluruh.

Kegiatan diskusi yang digelar Jumat (20/6/2025), menjadi momentum refleksi dan pertukaran praktik baik antarnegara.

Dalam forum ini, hadir mahasiswa magang asal Malaysia yang membagikan pengalaman dalam penerapan sistem perbankan Islam di negaranya, sekaligus menjadi cerminan bahwa kolaborasi lintas batas negara dapat memperkuat pemahaman serta penerapan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Kantor Kerja Sama dan Urusan Internasional UAD, Ulaya Ahdiani, S.S., M.Hum., menjelaskan bahwa ekosistem halal tidak hanya menyentuh aspek konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga harus menyatu dalam sistem transaksi keuangan dan tata kelola ekonomi.

“Yang sering kita lihat baru sebatas bahan baku dan proses penyajian makanan halal. Padahal sistem pembayarannya pun seharusnya halal, yakni melalui keuangan syariah. Ini yang ingin kami dorong di kampus dan masyarakat,” ujar Ulaya.

UAD telah mendirikan Pusat Studi Halal yang secara aktif melakukan edukasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah produk farmasi dan herbal dari Fakultas Farmasi UAD yang wajib melalui proses sertifikasi dan pengawasan kehalalan.

“Ekosistem halal bukan sekadar label, tapi bagaimana seluruh rantai prosesnya diawasi. Kami memulainya dari penelitian dan produksi obat herbal,” imbuhnya.

Selain itu, pada Agustus 2025, UAD akan mengirim tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional ke Jepang untuk memetakan wilayah wisata halal di sana.

Misi ini tidak hanya memperkenalkan potensi halal Indonesia, tapi juga menyerap pelajaran dari Jepang, negara dengan populasi muslim minoritas yang kini mulai ramah terhadap wisatawan muslim.

“Saya menyaksikan sendiri tiga orang Jepang masuk Islam dalam dua minggu kunjungan ke sana. Mereka tertarik bukan karena agama, tapi karena aspek kesehatan dan higienitas yang ada dalam konsep halal,” tutur Ulaya.

Dukungan BPD DIY Syariah dalam Infrastruktur Keuangan Halal

Dari sisi keuangan, Bank BPD DIY Syariah mengambil peran sebagai pendukung utama dalam pengembangan sistem transaksi dan pembiayaan halal.

Pemimpin Unit Usaha Syariah BPD DIY, Arif Wijayanto, menegaskan bahwa layanan bank syariah harus menjadi tulang punggung dalam mendukung gaya hidup halal masyarakat DIY.

“Kami menyediakan pembiayaan dan layanan transaksi berbasis akad syariah. Bahkan, kami telah memperkuat sistem digital melalui QRIS Syariah real-time, mobile banking, hingga cash management system (CMS),” jelas Arif.

BPD DIY Syariah merupakan unit dari Bank BPD DIY yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah se-DIY.

Meski unit syariah, manajemen tetap berada di bawah kendali bank induk dengan fokus pada keuangan syariah.

Arif menambahkan, seluruh transaksi QRIS syariah kini berjalan secara real-time tanpa jeda waktu, dan ini mendukung kebutuhan UMKM serta pelaku usaha halal yang membutuhkan efisiensi dan transparansi.

Selain melayani transaksi, bank ini juga mendukung program kampus seperti UAD yang mengelola usaha berbasis syariah melalui KUBI (Kantor Urusan Bisnis dan Investasi).

“Jika kampus atau pelaku usaha sudah memilih sistem syariah, maka keuangannya pun harus konsisten menggunakan layanan syariah. Di sinilah peran kami sebagai penyedia sistem pendukung,” imbuhnya.

Sofia, mahasiswi Program Studi Bahasa Arab Komunikasi Profesional dari Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia, saat ini tengah menjalani program magang selama empat bulan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Sofia membagikan pengalamannya menggunakan sistem perbankan syariah di Malaysia.

Ia menilai, sistem tersebut sudah sangat maju dan telah terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem perbankan nasional.

“Di Malaysia, semua bank punya dua layanan: konvensional dan syariah. Bahkan ada bank yang sepenuhnya syariah seperti Bank Islam. Yang membedakan, semua transaksi antarbank juga gratis, termasuk untuk bank syariah,” kata Sofia.

Ia menambahkan, mahasiswa di Malaysia sudah dibekali kartu mahasiswa yang langsung terhubung ke bank berbasis Islamic Banking, sehingga sejak dini mereka terbiasa dengan sistem keuangan halal.

“Kami menyebutnya Islamic Banking. Tidak ada perbedaan dari segi kecepatan maupun efisiensi antara syariah dan konvensional. Bahkan QR-code kami pun sama-sama digunakan di semua merchant,” tambahnya.

Sofia juga menjelaskan bahwa di Malaysia, lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal adalah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).

Sertifikasi ini tidak hanya diterbitkan, tetapi juga diaudit secara berkala.

“Kalau ada pelanggaran, sertifikat halal bisa langsung dicabut. Jadi standar halal benar-benar diawasi, tidak hanya simbolik,” tuturnya.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa penguatan ekosistem halal tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Butuh kerja sama erat antara sektor pendidikan, keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

Dari kampus hingga bank, dari mahasiswa hingga pelaku usaha, masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem halal yang tidak hanya terstandar, tapi juga terintegrasi.

Dengan langkah-langkah seperti yang telah dilakukan UAD dan BPD DIY Syariah, serta kontribusi aktif mahasiswa internasional, Yogyakarta bisa menjadi model pengembangan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional. (*)