Sinergi Kampus dan Perbankan, UAD dan BPD DIY Syariah Dorong Ekosistem Halal Terintegrasi di Jogja

“Kami menyediakan pembiayaan dan layanan transaksi berbasis akad syariah. Bahkan, kami telah memperkuat sistem digital melalui QRIS Syariah real-time, mobile banking, hingga cash management system (CMS),” jelas Arif.

BPD DIY Syariah merupakan unit dari Bank BPD DIY yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah se-DIY.

Meski unit syariah, manajemen tetap berada di bawah kendali bank induk dengan fokus pada keuangan syariah.

Arif menambahkan, seluruh transaksi QRIS syariah kini berjalan secara real-time tanpa jeda waktu, dan ini mendukung kebutuhan UMKM serta pelaku usaha halal yang membutuhkan efisiensi dan transparansi.

Selain melayani transaksi, bank ini juga mendukung program kampus seperti UAD yang mengelola usaha berbasis syariah melalui KUBI (Kantor Urusan Bisnis dan Investasi).

“Jika kampus atau pelaku usaha sudah memilih sistem syariah, maka keuangannya pun harus konsisten menggunakan layanan syariah. Di sinilah peran kami sebagai penyedia sistem pendukung,” imbuhnya.

Sofia, mahasiswi Program Studi Bahasa Arab Komunikasi Profesional dari Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia, saat ini tengah menjalani program magang selama empat bulan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Sofia membagikan pengalamannya menggunakan sistem perbankan syariah di Malaysia.

Ia menilai, sistem tersebut sudah sangat maju dan telah terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem perbankan nasional.

“Di Malaysia, semua bank punya dua layanan: konvensional dan syariah. Bahkan ada bank yang sepenuhnya syariah seperti Bank Islam. Yang membedakan, semua transaksi antarbank juga gratis, termasuk untuk bank syariah,” kata Sofia.

Ia menambahkan, mahasiswa di Malaysia sudah dibekali kartu mahasiswa yang langsung terhubung ke bank berbasis Islamic Banking, sehingga sejak dini mereka terbiasa dengan sistem keuangan halal.

“Kami menyebutnya Islamic Banking. Tidak ada perbedaan dari segi kecepatan maupun efisiensi antara syariah dan konvensional. Bahkan QR-code kami pun sama-sama digunakan di semua merchant,” tambahnya.

Sofia juga menjelaskan bahwa di Malaysia, lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal adalah JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).

Sertifikasi ini tidak hanya diterbitkan, tetapi juga diaudit secara berkala.

“Kalau ada pelanggaran, sertifikat halal bisa langsung dicabut. Jadi standar halal benar-benar diawasi, tidak hanya simbolik,” tuturnya.