Gelontorkan JPD Inklusi, Pemkot Yogya Pastikan Seluruh ABK di Jenjang SMP Terakomodir

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta memastikan seluruh anak berkebutuhan khusus (ABK) yang hendak lanjut ke jenjang SMP pada tahun ajaran 2025/2026 tetap terakomodir.

Sebagai informasi, Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP 2025 Kota Yogyakarta memiliki kuota 5 persen, atau 172 peserta didik di 16 sekolah negeri untuk jalur afirmasi disabilitas yang dibuka mulai 18 Juni 2025.

Plt Kepala UPT Layanan Disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Dian Yunila Handayani, menuturkan, terdapat 233 ABK berstatus penduduk Kota Yogyakarta yang akan masuk SMP di tahun ajaran ini.

Dari jumlah tersebut, 228 ABK saat ini menjalani pendidikan jenjang SD (Sekolah Dasar) di dalam daerah, serta lima lainnya di luar Kota Yogyakarta.

"Dengan daya tampung 172, yang belum masuk di SMP Negeri melalui jalur afirmasi akan difasilitasi masuk sekolah swasta dan mendapat JPD (Jaminan Pendidikan Daerah) Inklusi," katanya, Rabu (18/6/25).

Dian pun memastikan, JPD Inklusi akan diterima secara otomatis, tanpa melihat latar belakang ekonomi orang tua atau keluarga calon peserta didik. 

Secara keseluruhan, terdapat 11 SMP swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta, untuk menerima calon peserta didik yang belum masuk di SMP Negeri lewat jalur afirmasi.

Yakni, SMP Bopkri 3, SMP IT Masjid Syuhada, SMP Muhammadiyah 1, 2, 4, 7, 9, dan 10, SMP Perintis, SMP Taman Dewasa IP, serta SMP Taman Dewasa Jetis. 

Sebanyak 17 Guru Pendamping Khusus (GKP) sudah diterjunkan di sekolah-sekolah swasta tersebut, lalu 30 GKP di 16 SMP Negeri di Kota Yogyakarta.

"JPD Inklusi yang diterima Rp4 juta dalam setahun, untuk masing-masing peserta didik. Jadi, per semester mendapat Rp2 juta, Rp 1,5 juta untuk biaya sekolah dan Rp 500 ribu uang saku," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, SPMB jalur afirmasi disabilitas tahun ini kurang lebih sama dengan gelaran sebelumnya, yang menerapkan sistem real time online (RTO). 

Perbedaannya, ada empat skala prioritas, yaitu ABK berdasar surat dokter, mendapat pendampingan minimal sejak kelas 4 atau 5 SD, mendapat asesmen dari ULD atau lembaga yang dikerjasamakan, serta memiliki rentang Intelligence Quotient (IQ) 65-84.

Apabila ada kesamaan prioritas, maka penentuan peringkat ditempuh berdasarkan jarak RW, dan waktu aktivasi akun jika terdapat kesamaan pada jarak.

Sehingga, ia mengimbau kepada orang tua atau wali calon peserta didik jalur afirmasi disabilitas, agar melakukan aktivasi akun lebih awal secara secara mandiri dan daring (online).

"Kemudian, memantau peringkat secara berkala, karena masih bisa mengubah pilihan sekolah sampai 24 Juni 2025 pukul 14.00 WIB. Terkait konsultasi, kami juga sangat terbuka di ULD," pungkasnya. (aka)