Diskominfo Kulon Progo dan BPS DIY Berikan Bimtek untuk Ratusan Petugas Sipedet Cantik

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk ratusan petugas Sipedet Cantik 2025.

Pelaksanaannya turut menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.

Kepala Diskominfo Kulon Progo, Agung Kurniawan menjelaskan Bimtek diberikan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dari Sipedet Cantik di 2025 ini.

"Sipedet Cantik adalah Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga Desa Cinta Statisik," jelas Agung pada Rabu (17/06/2025).

Program besutan Pemda DIY ini mengandalkan Dana Keistimewaan (Danais).

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas data kondisi sosial ekonomi penduduk hingga ke tingkat paling bawah.

Hasil dari Sipedet Cantik ini nantinya akan menjadi dasar dalam membangun sistem data yang akurat dan terpadu.

Data yang kuat akan membuat berbagai kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

"Nantinya hasil Sipedet Cantik akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah," ujar Agung.

Sebanyak 739 petugas Sipedet Cantik akan mengikuti Bimtek selama 6 hari, dimulai sejak Senin (16/06/2025).

Ratusan petugas ini terbagi atas Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).

Menurut Agung, Bimtek selama 6 hari tersebut akan dilaksanakan dalam 3 gelombang.

Harapannya, ratusan petugas tersebut akan lebih siap dalam melaksanakan pendataan untuk Sipedet Cantik.

"Pelaksanaan Sipedet Cantik 2025 akan menyentuh 10 kapanewon dengan 76 kalurahan, sasarannya sebanyak 126.500 Kepala Keluarga (KK)," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, mengatakan sebanyak 15 tenaga diterjunkan sebagai pengajar dalam kegiatan Bimtek. 4 orang dari BPS DIY dan 11 orang lainnya dari BPS Kulon Progo.

Materi yang diberikan seperti prosedur penggunaan aplikasi statistik berbasis sistem operasi Android.

Selain itu diberikan juga materi tentang metodologi survei yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaannya.

"Metodologi survei yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, pendidikan, penghasilan, hingga aset dan akses terhadap bantuan sosial," jelas Herum.(*)