Disperindag DIY Luncurkan KINANTI, Model Baru Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) resmi meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis budaya bertajuk Klinik Layanan Industri atau KINANTI, Rabu (4/6/2025), di Kantor Disperindag DIY. 

Program ini dihadirkan sebagai model layanan baru yang memadukan pendekatan administratif, teknis, dan kultural dalam upaya memperkuat ekosistem industri kecil dan menengah (IKM) di Yogyakarta.

Kepala Disperindag DIY, Yuna Pancawati, menegaskan bahwa kehadiran KINANTI bukan sekadar menambahkan daftar layanan birokrasi, melainkan mewakili lahirnya cara pandang baru pemerintah dalam mendampingi pelaku industri. 

Menurutnya, pelayanan publik yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan dan ketepatan prosedur, tetapi juga harus menyentuh sisi humanis. 

“Klinik ini hadir bukan hanya sebagai tempat konsultasi teknis, melainkan juga ruang kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan. KINANTI akan menjadi sahabat perjalanan bagi pelaku industri kecil dan menengah,” ujarnya.

Nama KINANTI dipilih bukan tanpa alasan. Dalam tradisi Jawa, Kinanti adalah salah satu pupuh dalam tembang macapat yang melambangkan fase awal kehidupan manusia—fase yang penuh harapan namun juga dipenuhi tantangan. Secara etimologis, kata “kinanti” berarti didampingi, ditemani, dan dijaga dalam perjalanan. 

Baca juga: Gajah " Plai Biang Lek " Palak Warung Kelontong di Thailand

Makna tersebut dijadikan landasan filosofis dari seluruh rancangan layanan ini.

Pemerintah daerah melalui Disperindag DIY menempatkan diri bukan semata-mata sebagai regulator, tetapi sebagai pendamping aktif yang hadir, mendengar, dan menguatkan para pelaku industri dalam perjalanannya menuju kemandirian dan keberhasilan.

Secara teknis, KINANTI menyediakan layanan-layanan krusial yang dibutuhkan pelaku industri, mulai dari fasilitasi legalitas usaha seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan dalam pengisian Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), hingga proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Sekadar informasi, sektor industri di DIY memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, penciptaan nilai tambah, dan penyediaan lapangan kerja.

Namun, terdapat permasalahan seperti tingkat legalitas dan sertifikasi usaha industri yang masih rendah, ditunjukkan dengan angka NIB 12,8 persen, Akun SIINAS 2,66 persen dan Sertifikat TKDN 1,42 persen. 

Permasalahan ini diperparah oleh minimnya pemahaman prosedur legalitas, terbatasnya pendampingan teknis, kesenjangan informasi, serta keterbatasan kapasitas SDM IKM (Industri Kecil dan Menengah), terutama di pedesaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat ekosistem industri DIY, KINANTI hadir sebagai solusi inovatif, integratif, dan humanis.

Di tahap selanjutnya, cakupan layanan akan diperluas untuk mencakup pendampingan sertifikasi mutu, teknologi ramah lingkungan, dan akses pembiayaan.

Layanan ini akan digawangi oleh tim lintas bidang yang bekerja secara responsif dan adaptif sesuai karakter pelaku usaha.

Yang membedakan KINANTI dari layanan publik kebanyakan adalah pendekatannya yang menyatu dengan nilai-nilai budaya lokal.

Sebagai wilayah dengan kekuatan budaya yang kental, Yogyakarta menyadari pentingnya menghadirkan layanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga berakar pada nilai-nilai sosial dan kearifan lokal. 

KINANTI mengusung nilai-nilai Jawa seperti tepo seliro (empati dan tenggang rasa), guyub rukun (kebersamaan dan harmoni), tanggap ing sasmita (kepekaan terhadap hal-hal yang tak terucap), serta memayu hayuning bawana (berkontribusi bagi kemaslahatan dunia).

Nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan, tetapi diterjemahkan secara nyata dalam sistem kerja dan sikap layanan sehari-hari, selaras dengan budaya kerja SATRIA yang dijalankan di lingkungan Pemda DIY.

Peluncuran KINANTI juga merupakan wujud konkret pelaksanaan amanat regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Berbasis Nilai Budaya, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Keseluruhan regulasi tersebut menekankan pentingnya pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan masyarakat, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal.

Dalam tataran nasional, KINANTI turut mendukung arah pembangunan nasional yang digariskan dalam visi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis inovasi dan teknologi.

Yuna menekankan bahwa membangun industri daerah yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat luas. Oleh karena itu, KINANTI diharapkan menjadi ruang bersama, tempat untuk bertemu, bertukar pengalaman, dan saling belajar. 

“Mari kita dorong bersama agar KINANTI tidak berhenti hanya sebagai layanan, tetapi bertumbuh menjadi gerakan yang konektif, yang membawa nilai dan perubahan positif bagi sektor industri kita,” ujar Yuna.

Yuna turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perumusan, persiapan, hingga peluncuran KINANTI.

Ia juga memberi pesan kepada tim pelaksana agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sembari berharap langkah awal ini akan membuka jalan menuju keberhasilan-keberhasilan lainnya dalam pelayanan publik dan penguatan industri di masa mendatang. (*)