Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng Gunungkidul Diusulkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diusulkan menjadi salah satu lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY.

Usulan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan sepanjang tahun 2025.

“Kami kemarin rencana mengusulkan setidaknya salah satu pelabuhan di DIY bisa masuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, dan PPP Sadeng menjadi kandidat yang sangat layak,” ujar Kepala DKP DIY, R Hery Sulistio Hermawan.

Menurut Hery, surat resmi dari KKP terkait rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah diterima pihaknya.

Meskipun keputusan final berada di tangan pemerintah pusat, pihaknya optimis karena PPP Sadeng memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya layak diusulkan.

Pelabuhan yang mulai beroperasi sejak 1990-an ini telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai.

Selain bangunan dan fasilitas utama pelabuhan, PPP Sadeng juga dilengkapi dengan cold storage atau ruang pendingin ikan tangkapan yang penting dalam menjaga kualitas hasil laut.

"Potensi hasil laut luar biasa. Kapal besar pun sudah ada di sana, dan pelaku usaha perikanan tangkap sudah berjalan lama. Ini adalah ekosistem yang sudah terbentuk,” kata Hery.

Selain itu, kawasan pelabuhan ini telah menjangkau pasar perikanan di berbagai kabupaten/kota di DIY, seperti Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Bantul.

Dengan pengusulan ini, diharapkan kawasan PPP Sadeng dapat berkembang lebih jauh, tidak hanya sebagai titik pendaratan ikan, tapi juga menjadi sentra hilirisasi dan industri pengolahan perikanan.

Salah satu harapan besar dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih adalah mendorong efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat pesisir.

Menurut Hery, jika pelabuhan ini dikembangkan lebih lanjut, maka akan tercipta peluang kerja baru, peningkatan pendapatan nelayan, serta berkembangnya usaha-usaha penunjang.

"Kami juga sedang mengincar pasar baru, terutama agar produk tangkapan dari Sadeng bisa masuk ke dalam program makan bergizi gratis (MBG), khususnya untuk dapur satuan pelayanan peningkatan gizi (SPPG),” jelasnya.

Hery menambahkan, dengan semakin lengkapnya aspek pendukung, seperti keberadaan kelompok nelayan, pengusaha kapal, hingga jaringan pasar, pihaknya tengah merancang pengembangan terintegrasi agar PPP Sadeng bisa menjadi kawasan strategis perikanan tangkap.

"Kebetulan Bapperida DIY juga merencanakan kawasan Sadeng sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Ini membuka peluang kolaborasi lintas sektor yang lebih luas,” imbuhnya.

Pengembangan kawasan pelabuhan direncanakan dibangun di atas tanah kalurahan atau Sultanaat Grond (SG).

Saat ini, pemerintah tengah mengurus izin pemanfaatan lahan tersebut untuk keperluan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengembangan fasilitas pelabuhan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP DIY, Catur Nur Amin, menyatakan bahwa proses pengajuan kekancingan untuk pemanfaatan tanah SG segera dilakukan.

Lahan seluas minimal 1 hektare dibutuhkan sebagai syarat pengusulan kampung nelayan.

“Di situ nanti akan dibangun fasilitas tambahan yang mendukung kegiatan nelayan, seperti tempat penyimpanan hasil tangkapan, tempat pelelangan, hingga fasilitas pengolahan,” ujarnya.

Sebagai catatan, saat ini terdapat sekitar 5.000 nelayan tersebar di sepanjang pesisir selatan DIY.

Namun, hanya sekitar 3.000 yang tercatat aktif, termasuk nelayan yang beroperasi di PPP Sadeng. 

Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diyakini akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para nelayan tersebut.

Jika disetujui oleh pemerintah pusat, PPP Sadeng tak hanya menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap, tetapi juga menjadi wajah baru nelayan Indonesia yang mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)