DIY Luncurkan Model Pendidikan Baru: Inklusif, Berkarakter, Berbudaya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bukan sekadar reformasi sistem, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini memulai babak baru dalam pendidikan Indonesia dengan pendekatan yang tak biasa: membangun karakter siswa dari kebiasaan harian dan nilai budaya.

Bukan hanya menjadi provinsi pertama yang mendeklarasikan komitmen terhadap Gerakan Anak Indonesia Hebat dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, DIY kini menempatkan budaya dan karakter sebagai fondasi utama pendidikan.

Dalam deklarasi yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, Jumat (23/05), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa langkah DIY merupakan lompatan paradigma dalam sistem pendidikan nasional. 

"Jogja memang istimewa, bukan hanya karena menjadi yang pertama, tetapi karena membawa semangat baru: pendidikan berbasis nilai, bukan hanya nilai ujian,” ungkap Mu’ti.

Alih-alih fokus pada capaian akademik semata, Gerakan Anak Indonesia Hebat justru mengedepankan pembiasaan 7 kebiasaan positif anak, seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu kebangsaan, dan memulai hari dengan doa.

Kebiasaan sederhana yang diposisikan sebagai pilar pembangunan karakter jangka panjang—langkah berani yang mencerminkan kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan tak cukup diukur dengan angka.

“Ini bukan simbolik, ini strategi jangka panjang untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga kuat secara moral dan sosial,” tambah Mu’ti.

Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, dan diikuti secara luas oleh jajaran Dinas Pendidikan se-DIY, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Komitmen bersama ini disampaikan secara luring dan daring, membuktikan sinergi lintas sektor untuk mendukung transformasi pendidikan yang inklusif dan humanis.

Yang menarik, DIY juga kembali memantapkan dirinya sebagai model nasional dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru.

Sistem SPMB 2025 yang akan diluncurkan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas, menjamin setiap anak—tanpa memandang latar belakang ekonomi, agama, atau fisik—mendapat akses yang sama terhadap pendidikan.

“Yogyakarta telah menunjukkan bahwa penerimaan siswa tidak harus jadi ajang persaingan tidak sehat. Ini adalah contoh penerimaan murid baru sebagai cermin keadilan sosial,” ujar Mu’ti.

Ia pun berharap praktik ini dapat diadopsi oleh daerah lain sebagai standar baru nasional.

Langkah DIY ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan bangsa.

Mu’ti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan semangat Jogja sebagai energi perubahan nasional.