Pemerhati Lingkungan Sebut Penutupan TPA Piyungan Jadi Awal Perubahan Sistemik Pengelolaan Sampah

Kebijakan ini menuntut desentralisasi pengelolaan sampah, di mana setiap kabupaten/kota bertanggung jawab penuh.

“Ini seperti melepas bayi ke jalan raya. Kalau belum siap, ya panik. Tapi saya lihat sekarang semua daerah sedang berusaha keras,” ujarnya.

Wiratni menekankan, desentralisasi sebaiknya dilakukan bertahap, dengan dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Ia mengakui bahwa pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan sosialisasi, termasuk melalui fasilitator di tingkat kelurahan. Namun, tantangan utamanya adalah mengubah kebiasaan masyarakat.

“Sampah itu dianggap bukan urusan kita. Kita merasa berhak dilayani, bukan punya kewajiban mengurangi. Mengubah pola pikir ini sangat sulit,” ujarnya.

Sebagai bagian dari edukasi publik, UGM bersama sejumlah perguruan tinggi tengah merancang program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertema edukasi persampahan. Mahasiswa akan turun langsung ke masyarakat, melakukan edukasi dari rumah ke rumah secara persuasif.

“Lewat KKN ini, masyarakat diajak melihat sendiri seberapa besar sampah yang mereka hasilkan dan bagaimana mereka bisa menguranginya,” jelasnya.

Wiratni mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjadikan penutupan TPA sebagai titik balik.

“Kalau masyarakat tidak mau berubah, kebijakan pemerintah sebagus apa pun akan sulit berhasil. Jangan hanya menyalahkan bau atau TPS, tapi enggan ubah kebiasaan. Yuk, introspeksi. Sudah zero waste belum?” pungkasnya. (Ard)