Stunting Masih Jadi Masalah Serius di Gunungkidul, Begini Kata Wabup Joko Parwoto

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalin kerja sama untuk mengentaskan masalah stunting di wilayah ini.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kerja sama dan program yang ditawarkan BKKBN. Ia menegaskan stunting dan kemiskinan memang menjadi persoalan krusial yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul.

“Stunting dan kemiskinan menjadi masalah serius di Gunungkidul. Untuk itu, kami sangat terbuka untuk bersinergi dengan BKKBN DIY. Namun kami juga berharap ada pencermatan dalam pelaksanaan survei yang menjadi dasar data program,” ujarnya pada Rabu, (16/4/2025).

Ia menambahkan bahwa seringkali terdapat ketidaksesuaian antara data survei dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, ia menyatakan kesiapannya untuk langsung turun ke lapangan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

“Saya siap turun ke lapangan. Kita harus pastikan kapan survei dilakukan dan standar apa yang digunakan, supaya hasilnya betul-betul bisa kita jadikan acuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah mengatakan sinergi  dengan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program-program prioritas, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penurunan angka stunting sangat diperlukan.

“Ada lima program prioritas BKKBN yang perlu kita dorong bersama. Pertama adalah pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, kedua adalah penguatan perkembangan anak sejak dini, ketiga adalah pencapaian generasi emas, keempat mendukung Asta Cita Presiden dalam peningkatan SDM, dan kelima adalah pengurangan kemiskinan melalui pendekatan keluarga,” ungkap Iqbal.

Dia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam pembangunan manusia sejak dini, terutama melalui program pendampingan bagi calon pengantin. Ia menyampaikan bahwa saat ini di setiap kalurahan telah memiliki program pendamping keluarga.

“Kami sudah menjalankan program pendampingan keluarga melalui penyuluh KB, yang jumlahnya saat ini ada 41 orang di seluruh Gunungkidul. Tugas ini adalah amanat dan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tambahnya.

Salah satu perhatian utama dalam program tersebut adalah percepatan penurunan angka stunting. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting di DIY tercatat masih sebesar 18 persen.

“Upaya penurunan stunting harus melibatkan semua pihak. Oleh karena itu, kami mengembangkan berbagai pendekatan, termasuk gerakan ‘Genting’ atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, dan gerakan gotong royong berbasis pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” jelas Iqbal.

Selain itu, BKKBN juga mendorong penguatan keluarga melalui Gerakan Teladan Ayah Indonesia yang bertujuan agar para ayah terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

“Harapannya dari gerakan ini muncul komunitas anak dan orang tua yang saling mendukung dalam pola asuh yang positif dan berkualitas,” ujarnya.

Iqbal juga menyinggung peran lansia dalam keluarga. Menurutnya, DIY saat ini merupakan daerah dengan prevalensi lansia tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 16,6 persen dari total penduduk sekitar 3,8 juta jiwa.

“Sekitar 600 ribu penduduk DIY adalah lansia. Saat ini sudah ada 21 sekolah lansia di DIY, dan kami berharap sekolah lansia ini juga bisa dikembangkan di Gunungkidul,” tandasnya (ndg)