Pemda DIY Akui Kinerja Belum Sempurna, DPRD Tekankan Perlu Perbaikan Data dan Dana Desa

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY menempati peringkat dua nasional. 

Angka harapan lama sekolah menjadi yang tertinggi di Indonesia, disusul rata-rata lama sekolah di peringkat tiga. Dari aspek kesehatan, umur harapan hidup di DIY telah menembus 75 tahun lebih, tertinggi nasional.

Yang menarik, meskipun persentase kemiskinan tinggi, pengeluaran per kapita masyarakat DIY justru menempati posisi kedua tertinggi secara nasional.

“Ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat DIY cukup tinggi, meski dalam statistik masih tercatat miskin,” kata Danang sambil tersenyum.

Gap Perencanaan dan Kolaborasi Daerah

Diskusi juga menyinggung soal ketimpangan antara dokumen perencanaan daerah dan nasional. 

DIY telah menetapkan RPJMD 2022–2027, sementara pemerintah pusat merancang RPJMN 2025–2029. Hal ini berpotensi menimbulkan irisan arah pembangunan.

Namun, Danang optimistis perbedaan tersebut tidak akan mengganggu sinkronisasi lintas pemerintahan. 

Menurutnya, berbagai program strategis tetap dikolaborasikan bersama kabupaten/kota sejak awal periode perencanaan, termasuk dalam menyepakati target kemiskinan hingga penetapan lokus prioritas intervensi.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si., menekankan pentingnya melihat capaian LKPJ dari kacamata konstitusional.

“Tugas pemerintah daerah adalah menjalankan amanat UUD 1945: melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan, dan mewujudkan keadilan sosial,” tegas Eko.

Ia menyoroti tiga tantangan besar yang belum tercapai dalam LKPJ Gubernur, yaitu penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan kebudayaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pemerintah harus memperkuat basis data mikro untuk memetakan kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

“Dari 3,7 juta penduduk DIY, berapa yang usia sekolah, usia produktif, lansia? Ini semua harus dihitung dengan akurat,” ujarnya.

Eko juga mendorong optimalisasi sumber dana di luar APBD, seperti melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Ia mencontohkan pembangunan toilet publik di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja, taman kota, hingga pengadaan ambulans yang dapat dilakukan tanpa membebani APBD.